REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sangat kecil, atau hanya sekitar 3 – 4 persen dibandingkan dengan lulusan yang ada. Dengan demikian, Wapres JK mengajak mahasiswa yang sudah lulus untuk menimbulkan minat berwirausaha.
"Kesempatan menjadi PNS sangat kecil, untuk itu sekarang ada dua pilihan menjadi profesional atau menjadi pengusaha sendiri," ujar Kalla saat memberikan kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (4/11/2018).
Dengan kesempatan yang kecil, kata Kalla, diperlukan semangat gerakan memperkuat kewirausahawan.
Menurut Kalla, melalui wirausaha muda kesempatan dalam membangun ekonomi bangsa akan menjadi semakin lebih besar. Melalui wirausahawan pula maka kesenjangan dapat dikurangi, dan lapangan pekerjaan dapat diciptakan.
Lebih jauh Kalla mengatakan, kesenjangan yang menciptakan ketidakadilan ekonomi menjadi salah satu pemicu konflik dan disintegrasi bangsa.
"Dari 15 konflik besar sepanjang Indonesia merdeka, 10 diantaranya diakibatkan karena ketidakadilan," katanya.
Wapres JK menerangkan, perkembangan teknologi kini telah menciptakan peluang yang luar biasa dalam kewirausahaan. Katanya,kemampuan melihat peluang untuk dijadikan komoditas dan dapat meraih keuntungan merupakan jiwa kewirausahaan yang dibutuhkan.
Selain itu, JK juga menerangkan soal bekerja di masa lalu membutuhkan kantor atau tempt fisik. Saat ini, yang dibutuhkan adalah tempat kerja. Semua orang dapat bekerja di mana saja. Bahkan di rumah sekalipun.
Wapres kemudian mencontohkan, saat ini tanpa memiliki tokopun orang bisa berjualan melalui internet (e-commerce), bahkan bisa menjangkau seluruh dunia.
Untuk itu, Wapres mendorong para pemuda untuk berani berwirausaha, guna membangun perekonomian bangsa, mengatasi kesenjangan, dan menjadikan perekonomian yang lebih berkeadilan.
Dalam kesempatan ini turut hadir Rektor UPN Yogyakarta M Irhas Effendi dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAS Paku Alam X dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat.
TERPOPULER