Suara.com - Pemerintah tidak akan mengakui bahwa bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh Banser NU adalah bendera tauhid. Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengukuhkan praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11/2018).
Jusuf Kalla mengatakan pengakuan terhadap bendera tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam. Sehingga Pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu.
"Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan," kata Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11/2018).
"Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak," tambah Jusuf Kalla.
Ribuan umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai Salat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera tauhid yang dibakar Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional, karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia.
Pelaku aksi bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu. (Antara)
