Suara.com - Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan menolak program rumah susun milik (rusunami) DP 0 Rupiah yang baru saja diresmikan. Sebaliknya, mereka menagih kontrak politik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mendirikan kampung susun di Bukit Duri.
Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengatakan, program DP 0 Rupiah dirasa terlalu mahal bagi warga Bukit Duri. Dengan syarat yang begitu tinggi, yakni berpenghasilan minimal Rp4 juta sangat tidak mungkin dicapai oleh warga.
"Bagi warga Bukit Duri pun masih terasa tinggi syaratnya Rp4 juta, tidak mungkin lah pendapatan warga segitu. Kami masih menagih janji Pak Anies," kata Sandyawan saat dihubungi Suara.com, Selasa (6/11/2018).
Sandyawan menjelaskan, saat kampanye Anies telah menandatangani kontrak politik, salah satunya pembangunan rumah susun bagi warga yang terkena gusuran. Hingga kini, janji Anies itu masih belum terealisasi.
"Bisa dibilang Bukit Duri jadi korban politik pilkada, gampang dilupakan para politisi itu. Sejak zaman Jokowi-Ahok hingga Anies, kami masih menunggu realisasi," ungkap Sandyawan.
Sandyawan mengakui, sejak program DP 0 Rupiah baik Anies maupun Pemprov DKI sama sekali tidak menawarkan kepada warga Bukit Duri. Jika memang mereka menawarkan program itu, sudah dapat dipastikan warga akan menolaknya.
Terlebih, rumah ganti rugi yang diinginkan oleh warga Bukit Duri bukanlah rusunami seperti DP 0 Rupiah. Mereka menginginkan rumah yang bisa dijadikan usaha saja, bukan hanya hunian.
"Mereka berjuang sudah 2,5 tahun untuk mendapat ganti rugi, tentu mereka sangat mengharapkan. Kalaupun mereka (Pemprov) menawarkan, mungkin akan sulit bagi kami keluarga untuk menerima. Karena syaratnya tidak cocok, terlalu mahal," keluh Sandyawan.
Baca Juga: Indah Bukan Main, Pulau Tikus Ini Terancam Tenggelam
