Soal RUU Penghapusan Pajak Kendaraan, PKS Diminta Realistis

Bangun Santoso | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Senin, 26 November 2018 | 11:06 WIB
Soal RUU Penghapusan Pajak Kendaraan, PKS Diminta Realistis
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengkaji ulang wacana penghapusan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup kalau menang Pemilu 2019.

Menurut Karding, jika rencana itu diwujudkan, maka akan menghambat keinginan pemerintah untuk mengurai kemacetan di masa mendatang.

Karding menjelaskan, sebuah kebijakan yang menyangkut hidup masyarakat banyak yang harus dipikirkan secara realistis. Pasalnya, wacana PKS untuk meringankan beban masyarakat dengan mendukung penghapusan pajak sepeda motor bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2019.

"Kebijakan itu realistis tidak boleh sekedar untuk meraup suara atau menjelang pemilu lalu membuat kebijakan yang sangat populer tapi menabrak batas-batas kewajaran dan realita serta kebutuhan negara, kebutuhan masyarakat," ujar Karding kepada Suara.com, Senin (26/11/2018).

Sementara soal RUU tentang Pemberlakuan SIM Seumur Hidup, Karding meminta PKS untuk mengkaji ulang atas wacana tersebut. Sebab, kata dia, hal tersebut malah akan membahayakan bagi si pemilik SIM.

"Salah satu contoh misalnya SIM seumur hidup kalau seumur hidup itu artinya orang tua umur berapa pun dalam kondisi sakit pun misalnya itu boleh mengendarai motor. Itu berbahaya," kata Karding.

Selain itu, Karding pun mengomentari terkait dukungan RUU tentang Penghapusan Pajak Sepeda Motor. Menurutnya jika kemudian pajak sepeda motor dihilangkan, maka hal itu dapat mendukung meningkatkan jumlah sepeda motor yang akan digunakan masyarakat. Hal tersebut justru malah akan mendukung semakin macetnya jalanan di Indonesia.

"Dengan adanya rencana ini bisa jadi pertambahan motor setiap tahun akan semakin banyak dan upaya kita mengurai kemacetan itu juga akan mengalami kendala," ujarnya lagi.

Meskipun begitu, Karding tetap menghargai dengan apa yang diniatkan PKS dengan tujuan ingin meringankan beban masyarakat. Akan tetapi, dirinya meminta agar PKS mau mengkaji kembali soal wacananya tersebut.

"Ide itu sebagai sebuah ide harus dihormati, dihargai tetapi harus dikaji agar dia menjadi realistis dan masyarakat juga mesti mendapatkan pemahaman soal ini," pungkasnya.

Untuk diketahui, PKS berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangan persnya, Jumat (23/11/2018), mengatakan janji tersebut bukan pencitraan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Apel Danrem - Dandim di Bandung

Jokowi Apel Danrem - Dandim di Bandung

News | Senin, 26 November 2018 | 10:36 WIB

Demokrat Dukung BPN Prabowo Boikot Metro TV

Demokrat Dukung BPN Prabowo Boikot Metro TV

News | Senin, 26 November 2018 | 07:53 WIB

Guru Jangan Mau Terseret Politik Praktis

Guru Jangan Mau Terseret Politik Praktis

News | Minggu, 25 November 2018 | 18:43 WIB

Yakin Dipilih Milenial, Ma'ruf: Mereka Orang Berpikir Rasional

Yakin Dipilih Milenial, Ma'ruf: Mereka Orang Berpikir Rasional

News | Minggu, 25 November 2018 | 16:42 WIB

Selalu Menang Survei, Jokowi Waspada Fenomena Kemenangan Trump

Selalu Menang Survei, Jokowi Waspada Fenomena Kemenangan Trump

News | Minggu, 25 November 2018 | 15:40 WIB

Terkini

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:48 WIB

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:31 WIB

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB

Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:17 WIB

Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas

Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:14 WIB

Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo

Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:07 WIB

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:02 WIB

Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!

Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:57 WIB

PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi

PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:56 WIB