Suara.com - Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia. 10 persennya bisa dinikmati oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika.
Terkait hal ini, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai 10 persen dari pembelian saham oleh pemerintah melalui PT Inalum memiliki dampak untuk kehidupan masyarakat Papua. Pasalnya, kata dia angka 10 persen saham dari pengelolaan emas bukanlah nilai yang sedikit.
"Ini kan perusahaan emas pasti untungnya besar. Nah, kalau untungnya besar ya dia (Papua) dapat 10 persen kan ya pasti akan meningkatkan pendapat PAD dari Pemda," kata Enny di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).
Namun, menurutnya keuntungan yang diperoleh dari pembelian saham tersebut harus dilihat secara mendalam. Pasalnya, pembelian saham PT Freeport yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT Inalum itu dengan cara menggunakan globalbond atau obligasi internasional.
Globalbond tersebut, kata Enny memiliki bunga pada pembayaran di setiap tahunnya dan akan terus meningkat. Untuk bisa merebut 51 persen saham PT Freeport, PT Inalum harus memiliki dana sebesar US$ 3,85 miliar atau setara Rp 54 triliun.
"Justru yang harus diperhatikan juga ini kan Rp 57 triliun itu dibiayai dengan global bond. Global bond itu tahap satu tahun pertama itu 5,7 bunganya. Terus lima tahun kemudian 5 koma sekian terus 1 tahun kemudian itu 6 persen lebih," ujarnya.
Ketimbang melihat keuntungan, Enny justru memperhatikan soal kesanggupan PT Inalum untuk membayar bunga-bunga dari hasil penggunaan globalbond tersebut.
"Mulai tahun pertama harus bayar tuh Inalum nanti test guest pertama adalah apakah kontribusi dari untungnya mengelola Freeport oleh Inalum ini bisa enggak bayar bunga," pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan pelunasan divestasi PT Freeport kepada PT Inalum (Persero) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018). PT Inalum membeli 51,23 persen dengan menggunakan globalbond.
Kepemilikan 51.23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua.
TERPOPULER
