Gerindra: Kontrak Freeport Habis 2021, Bukan Kewenangan Presiden Sekarang

Agung Sandy Lesmana | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Sabtu, 22 Desember 2018 | 19:07 WIB
Gerindra: Kontrak Freeport Habis 2021, Bukan Kewenangan Presiden Sekarang
Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), Freeport McMoran Inc dan PT Rio Tinto Indonesia, saat secara resmi menandatangani Sales Purchase Agreement (SPA) terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). (Suara.com/Dian Kusumo Hapsari)

Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menuding Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pembohongan publik di balik klaim keberhasilan pemerintah di bidang infrastruktur dan pelepasan saham PT Freeport. Menurutnya, langkah itu hanya ditujukkan untuk mencari simpati masyarakat menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Riza, pelepasan 51 persen saham PT Freeport kepada PT Inalum yang baru dilakukan justru bukan kewenangan Jokowi. Hal itu lantaran kontrak kerja sama yang dilakukan antara PT Freeport dengan pemerintah baru selesai pada 2021.

"Kontraknya habis 2021. Harusnya ini kewenangan presiden berikutnya, bukan kewenangan presiden sekarang. Ya, jelas sekali ada kepentingan politik di sini," kata Riza di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Selain itu, Riza juga menyoroti soal peresmian tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta - Surabaya yang dilakukan Jokowi pada Kamis (20/12/2018) lalu. Sejatinya, peresmian tol baru itu dilakukan apabila seluruh pembangunan infrastruktur sudah rampung seluruhnya.

"Jangan-jangan satu ruas nanti lima kali diresmikan. Dibagi lima, gitu loh. Ini kan terjadi banyak sekali peresmian proyek pembangunan sebagian-sebagian diresmikan. Ini enggak bener gitu loh," ujarnya.

Terkait hal ini, Riza meminta kepada para pembantu Jokowi untuk bisa memberi masukan kepada Kepala Negara agar tidak melakukan kesalahan saat mengeluarkan kebijakan.

"Orang-orang di sekitarnya, pejabat terkait, tolong dong beri masukan, diingatkan Presiden ya. Jangan sampai Presiden membuat keputusan, kebijakan yang salah," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Gerindra Sebut Permintaan SBY Tak Diganggu Jangan Disepelekan

Gerindra Sebut Permintaan SBY Tak Diganggu Jangan Disepelekan

News | Sabtu, 22 Desember 2018 | 18:30 WIB

Anggap Pencitraan Jokowi, Gerindra: Sama Saja, Kita Dibodohi soal Freeport

Anggap Pencitraan Jokowi, Gerindra: Sama Saja, Kita Dibodohi soal Freeport

News | Sabtu, 22 Desember 2018 | 17:48 WIB

DPR: Pelimpahan Kewenangan BP Batam Langgar UU, Ini Bahaya, Kami Protes

DPR: Pelimpahan Kewenangan BP Batam Langgar UU, Ini Bahaya, Kami Protes

News | Sabtu, 22 Desember 2018 | 16:43 WIB

Heboh Warga Protes Pencopotan Spanduk Prabowo, Ini Kata Walikota Semarang

Heboh Warga Protes Pencopotan Spanduk Prabowo, Ini Kata Walikota Semarang

News | Sabtu, 22 Desember 2018 | 09:06 WIB

Nilai Kemanusiaan Gus Dur Diharapkan Hidup dalam Kontestasi Pilpres

Nilai Kemanusiaan Gus Dur Diharapkan Hidup dalam Kontestasi Pilpres

News | Jum'at, 21 Desember 2018 | 23:01 WIB

Terkini

Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut

Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:51 WIB

Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP

Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:48 WIB

Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan

Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:35 WIB

Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus

Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:28 WIB

Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?

Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:12 WIB

Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP

Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:05 WIB

Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas

Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:45 WIB

3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar

3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:45 WIB

Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat

Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:40 WIB

Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS

Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:38 WIB