Suara.com - Kepolisian Daerah Banten menyelidiki dugaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Drajat Prawiranegara palak atau memungut biaya kepada keluarga korban tsunami Selat Sunda yang mengurus jenazah. Padahal pengurusan jenazah di semua RSUD di Serang dinyatakan gratis.
Direktur Kriminal Khusus Polda Banten Kombel Pol Abdul Karim menjelaskan jika polisi masih mencari kebenaran informasi itu.
“Masih didalami benar atau tidak faktanya,” kata Abdul Karim saat dihubungi, Kamis (27/12/2018).
Ditanya mengenai apakah oknum bernisial L yang bertugas di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) RS dr. Drajar Prawiranegara, Serang, Banten sudah diminai keterangan, Dirkrimsus enggan memberikan keterangan lebih jauh.
Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara, Serang, Banten diduga melakukan pungutan saat melakukan penanganan jenazah yang menjadi korban tsunami di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Parahnya, uang pungutan itu diduga mencapai jutaan rupiah.
Seorang warga bernama Badiamin Sinaga mengaku diminta biaya oleh pegawai Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) terkait perawatan jenazah dan transportasi. Rinciannya biaya itu untuk membayar untuk pemulasaraan jenazah, formalin dan mobil jenazah.
Diduga pegawai RSUD yang melakukan aksi pungli berinsial L. Bahkan, terduga pelaku pungli itu memberika kuitansi kepada keluarga yang hendak mengambil jenazah korban tsunami
Dia mengatakan biaya tersebut untuk tiga jenazah keluarga yang tewas diterjang tsunami saat berlibur ke Pantai Carita, Pandgelang, Banten pada Sabtu (22/12/2018). Ketiga keluarganya berasal dari kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Nilai pungutan tersebut diduga bervariasi. Untuk korban atas nama Ruspin Simbolon, dikenakan Rp3.900.000 untuk biaya pemulasaraan jenazah, formalin dan mobil jenazah. Bayi Satria, Rp800.000 untuk biaya pemulasaraan jenazah, formalin serta korban atas nama Leo Manulang, Rp1.300.000 untuk biaya pemulasaraan jenazah dan formalin. (Bantennews.co.id)
TERPOPULER
