Suara.com - Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut ada yang tidak tepat sasaran. Sebab, masih banyak orang miskin yang tidak mendapat kartu pengobatan gratis tersebut.
Wakil ketua Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, ia mendapat keluhan dari masyarakat yang dinilainya kurang mampu tapi tidak dapat kartu KIS.
"Ada orang kaya dapat, miskin tidak dapat. KIS ini kan hak orang miskin, harusnya kan didata ulang setiap tahun, misalnya dia sekarang miskin, terus di kasih kebun, dua tahun dia sudah bisa panen, dia bukan masuk kategori miskin lagi," ungkap Politisi PPP ini, seperti diwartakan Riauonline.co.id, Rabu (26/12/2018).
Bahkan Husaimi mengaku pernah mendatangi masyarakat yang sakit parah di puskesmas. Namun ia tidak memiliki kartu KIS sehingga tidak bisa dirujuk.
"Ada pasien yang bahasa kasarnya nunggu mati saja lagi, sudahlah alat tidak ada, kartu KIS tidak ada sehingga tidak bisa dirujuk ke Duri," ujarnya.
Saat ia mencoba mempertanyakan kepada petugas puskesmas, pihak puskesmas mengaku tidak mengetahui kenapa si pasien tidak mendapat kartu KIS.
"Kepala Dinas Kesehatan juga mengaku tidak dilibatkan dalam pendataan orang miskin ini, karena pendataan orang miskin dilakukan oleh Dinas Sosial," tuturnya.
Selanjutnya, ia bertanya pada kepala desa. Jawaban yang sama, kepala desa juga mengaku tidak tahu sama sekali terkait proses pendataan orang miskin ini.
"Yang mendata harus berkoordinasi dengan kades dan lurah, itulah gunanya ada kades dan lurah, tapi kades bilang mereka tidak tahu," ujarnya lagi.
Baca Juga: Polisi Selidiki RSUD Serang Palak Keluarga Korban Tsunami saat Urus Jenazah
Dari pengakuan kades, kata dia, data terkait orang miskin itu tiba-tiba sudah ada saja, dan diakui kades banyak yang tidak tepat sasaran.
"Pernah dulu mereka mengubah beberapa data, tapi yang keluar tetap yang sebelum diubah, bahkan ada ada yang sudah mati, tapi dapat KIS," kata dia.
Legislator asal Rohil ini tidak ingin menyalahkan pemerintah pusat sepenuhnya. Sebab ia menilai pemerintah pusat hanya menerima data dari daerah saja.
"Ketika tidak ada kerjasama dan koordinasi, maka ya jadinya begini, jalan sendiri," imbuh dia.
