REGIONAL:
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief dikenal lantang bersuara. Khususnya melalui akun media sosial Twitter miliknya @AndiArief_. Tak jarang, kicauan politisi Demokrat itu tak hanya membuat heboh media sosial, namun juga para politisi.
Terkini adalah cuitan soal kabar adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. Sontak, cuitan sang politisi Demokrat itu langsung ramai dan bikin heboh warganet.
Cuitan Andi tersebut ditulisnya pada Rabu (2/1/2018) pukul 20.05 WIB. Dalam tulisannya itu Andi meminta agar ada pihak yang mau mencari kebenaran atas adanya informasi yang beredar terkait dengan kecurangan Pemilu 2019.
"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena kabar ini sudah beredar," kicau Andi Arief.
Namun belakangan, cuitan itu dihapus dari Twitter. Karena ternyata, setelah dicek oleh KPU, dipastikan kabar itu adalah bohong alias hoaks. Terkait berita-berita yang beredar di media sosial itu, KPU sudah meminta agar polisi mengusut siapapun yang ikut menyebarkan informasi hoaks tersebut.
Mahar Rp 500 M hingga Jenderal Kardus
Jauh sebelum cuitan soal 7 kontainer surat suara, Andi Arief juga sempat membuat 'panas' suhu politik jelang pendaftaran capres dan cawapres pada Agustus 2018 lalu.
Kala itu, pada Rabu (8/8/2018) malam Prabowo Subianto tengah membahas bersama partai koalisi PAN dan PKS soal siapa sosok yang bakal dipilih sebagai cawapres. Saat itu, nama putra Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) digadang-gadang sebagai capres Prabowo selain Ustaz Abdul Somad, Anies Baswedan.
Namun belakangan, justru nama Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang muncul dan kuat bersanding dengan Prabowo.
Kondisi itu membuat gerah Demokrat, terlebih Andi Arief menyebut bahwa Sandiaga Uno menggelentorkan uang Rp 500 miliar untuk PAN, dan PKS demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo.
Tak hanya itu, Andi Arief pun berkicau dan menyebut Prabowo Subianto sebagai ‘jenderal kardus’, dan menolak kedatangan Prabowo ke kediaman SBY di Mega Kuningan Jakarta Selatan pada Rabu (8/8/2018) malam.
"Prabowo ternyata kardus, malam ini kami menolak kedatangannya ke kuningan. Bahkan keinginan dia menjelaakan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghatgai uang ketimbang perjuangan. Jendral kardus," tulis Andi Arief dalam Twitternya.
Tak hanya sekali, cuitan tersebut disusul beberapa cuitan lain yang intinya mengkritisi Prabowo Subianto terkait penunjukkan bakal cawapres.
"Jenderal Kardus punya kualitas buruk, kemarin sore bertemu Ketum Demokrat dengan janji manis perjuangan. Belum dua puluh empat jam mentalnya jatuh ditubruk uang sandi uno untuk mengentertain PAN dan PKS," kicau Andi Arief.
Kicauan Andi Arief di Twitter itu pun geger. Kubu koalisi Prabowo sempat memanas. Ketua DPP PKS Ledia Hanifa bahkan sempat berencana menempuh jalur hukum.
SBY Sampai Minta Maaf
Beberapa pekan kemudian, sekitar di bulan September, cuitan Andi Arief bahkan sampai membuat sang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Permintaan maaf itu ditulis SBY melalui akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono.
"Saya minta maaf kpd Presiden Jokowi & Jaksa Agung atas "tweet" Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat, yg terlalu keras. Pernyataan spontan AA tsb mungkin berlebihan & membuat tak nyaman Pak Jokowi & Pak Prasetyo," tulis SBY Jumat (28/9/2018).
Duduk masalahnya adalah cuitan Andi Arief terkait hengkangnya Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Vicky Lumentut yang menjadi kader Partai Nasdem.
Oleh beberapa kalangan, cuitan Andi Arief dinilai menyerang Jokowi dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang merupakan politisi Nasdem.
"Jokowi ini tahu apa pura2 gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD Nasdem propinsi kejaksaan?," kata Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_.
Dalam ciutannya, Andi Arief juga menyinggung soal ganti Presiden. Dia menuding Kejaksaan mempolitisasi kasus hukum.
"Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden. Kejaksaan jadi alat politik Nasdem, lebih baik #2018gantipresiden dan pemilu dipercepat," ucapnya.
TERPOPULER