Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) Nasir Djamil mengusulkan kepada Capres - Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk mengangkat soal penegakan hukum di sektor penyediaan lembaga pemasyarakatan (lapas). Dia menganggap hal itu menjadi celah kelemahan capres petahana Joko Widodo karena selama ini pemerintahan tidak bisa mengatur soal lapas yang kelebihan kapasitas.
Nasir menjelaskan bahwa faktor penyebab lapas-lapas di Indonesia yang kelebihan kapasitas dikarenakan dipenuhi oleh pelaku-pelaku kasus narkoba. Padahal, kata dia pembangunan lapas sejatinya untuk menampung para pelaku-pelaku yang memiliki latar belakang kasus yang berbeda.
"Memang harus seperti itu sehingga lapas itu karena banyak masalah perlu dipertimbangkan jadi badan sendiri meski agak berat dalam konteks pembinaannya," kata Nasir di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2018).
Nasir berpendapat kalau Undang-Undang yang mengatur terkait dengan narkoba seharusnya bisa direvisi khususnya soal penanganan para pelaku kasus narkoba. Hal tersebut dinilainya bisa mengurangi kelebihan kapasitas di lapas selama ini.
Selain kelebihan kapasitas, Nasir juga menyoroti soal banyaknya narapidana kasus narkoba yang mendekam di penjara malah melanjutkan bisnisnya dan memutarkan roda penjualan narkoba di balik jeruji besi.
"Usulan ini muncul karena banyak di lapas dan setelah dikorek-korek karena over capacity dan ini enggak terlepas dari penanganan narkoba yang nggak profesional," ujarnya.
Tak hanya itu, Nasir juga mengusulkan kepada Prabowo - Sandiaga agar membuat Lapas dibuat menjadi badan tersendiri terpisah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut diusulkannya lantaran banyaknya masalah yang terjadi diantara lembaga-lembaga terkait.
"Usulkan Prabowo-Sandi misal lapas tersendiri, badan sendiri, sudah lama usulan, di Kemenkumham dua rektorat (yang) bermasalah adalah imigrasi dan lapas," pungkasnya.
TERPOPULER
