Muncul Penolakan, PKS akan Rayu Fraksi DPRD Soal Kandidat Cawagub DKI

Bangun Santoso | Suara.com

Kamis, 10 Januari 2019 | 07:57 WIB
Muncul Penolakan, PKS akan Rayu Fraksi DPRD Soal Kandidat Cawagub DKI
Ketua DPW Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo [suara.com/Dian Rosmala]

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membangun komunikasi intensif dengan para fraksi DPRD untuk menghentikan penolakan atas kandidat calon wakil gubernur dari partainya.

"Kami meyakini ketika ada komunikasi intensif dengan beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta, pemahaman makin bagus, mengenal lebih baik lagi para kandidat yang ada, sehingga semoga saja penilaian-penilaian positif yang muncul," kata Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo di Kantor DPW PKS DKI, Jakarta, Rabu (9/1/2019) malam.

Sebelumnya memang di DPRD sendiri ada beberapa fraksi yang menolak tiga nama calon wakil gubernur yang diajukan PKS, yakni PKB dan Hanura.

Menyikapi hal tersebut, Syakir memakluminya karena disebutkannya sebagian anggota dewan di Kebon Sirih belum kenal dengan para kandidat.

"Kami memaklumi mungkin bisa jadi belum kenal karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Insyaallah memang kami mengagendakan tiga kandidat itu akan disilaturahimkan ke DPRD bersilaturahim dengan berbagai fraksi," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Meski belum menyebut kapan pastinya ketiga nama cawagub tersebut akan bersilaturahim dengan DPRD, Syakir mengatakan Senin (14/1) pekan depan kemungkinan besar akan mulai dijalankan.

PKS dan Gerindra menyepakati tiga nama calon wakil gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno yang maju dalam Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto.

Ketiga nama calon tersebut adalah mantan Wakil Wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Bahkan PKS dan Gerindra menyepakati proses calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno selesai di tingkat partai pada Januari 2019.

Prosesnya, pada tanggal 14 Januari 2019 akan ada rapat koordinasi panelis dengan pimpinan partai dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditargetkan sebelum tanggal 25 Januari dua nama yang terpilih bisa disampaikan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya di DPRD.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

28 Januari, PKS dan Gerindra Sepakat Kirim Nama 2 Cawagub ke Anies

28 Januari, PKS dan Gerindra Sepakat Kirim Nama 2 Cawagub ke Anies

News | Rabu, 09 Januari 2019 | 22:15 WIB

PKS dan Gerindra Sepakati Jadwal Fit and Proper Test Wagub DKI

PKS dan Gerindra Sepakati Jadwal Fit and Proper Test Wagub DKI

News | Rabu, 09 Januari 2019 | 21:41 WIB

PSI Tuding Kubu Prabowo Cuci Tangan Soal Tersangka Hoaks Surat Suara

PSI Tuding Kubu Prabowo Cuci Tangan Soal Tersangka Hoaks Surat Suara

News | Rabu, 09 Januari 2019 | 13:21 WIB

Disebut Kelemahan Jokowi, Prabowo Diminta Bahas Lapas di Debat Perdana

Disebut Kelemahan Jokowi, Prabowo Diminta Bahas Lapas di Debat Perdana

News | Selasa, 08 Januari 2019 | 19:48 WIB

PKS Nilai Ada Sisi Gelap Penegakan Hukum Era Jokowi

PKS Nilai Ada Sisi Gelap Penegakan Hukum Era Jokowi

News | Selasa, 08 Januari 2019 | 19:36 WIB

Terkini

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 00:33 WIB

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:53 WIB

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:10 WIB

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:53 WIB

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:34 WIB

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:13 WIB

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:07 WIB

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:38 WIB

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:01 WIB

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:42 WIB