Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menerima perwakilan juru parkir (jukir) berbasis aplikasi yang datang ke Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019). Dalam pertemuan tersebut, jukir mengeluhkan karena keberadaan aplikasi parkir membuat penghasilan mereka semakin rendah.
Anies mengatakan pendapatan para jukir terus mengalami penurunan semenjak sistem aplikasi jukir diterapkan. Mereka pun meminta agar Anies dapat memperhatikan nasib para jukir.
"Menurut mereka sebelum pakai aplikasi dan sesudah pakai aplikasi sekarang lebih rendah. Saya bilang saya dengarkan, terima kasih, nanti akan dicek," kata Anies saat ditemui di Balai Kota Jakarta.
Meski demikian, Anies enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai keluhan para jukir. Sebab, ada bagian khusus yakni UP Perparkiran yang menaungi masalah jukir resmi yang dibinanya.
"Detailnya semua dengan kepala UPT saja. Saya hanya nyapa. Karena mereka sudah ada daftar acara yang mau tidak mau saya harus intruksi sebentar," ungkap Anies.
Sementara itu, Humas UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ivan Valentino mengatakan, para jukir menuntut adanya keadilan dalam penentuan besaran bagi hasil.
Ivan menyebut sesuai Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir yang Dikelola Pemerintah Daerah, besaran persentase bagi hasil pun dibedakan sesuai kawasan mulai dari 25 hingga 60 persen.
"Mereka mengeluh karena ada perbedaan perlakuan antara penerimaan yang diterima oleh mereka (40 persen dari gross income) dengan jukir lainnya di kawasan lain yang sama sama berbasis aplikasi pengelolaannya. Kawasan lain ada 60 persen," ungkap Ivan.
Ivan mengakui pihaknya tak bisa berbuat banyak. Sebab, saat ini kebijakan aplikasi parkir masih dalam tahap uji coba dan menunggu hasil kajian. Setelah kajian selesai, baru bisa ditentukan langkah selanjutnya.
"Penggunaan aplikasi parkir sifatnya masih uji coba (sampai proses lelang selesai) kami menunggu hasil kajian konsultan untuk pengelolaan parkir berbasis aplikasi ini," tutup Ivan.
TERPOPULER
