Suara.com - Para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) memilih untuk golput atau tidak memilih Capres dan Cawapres di Pemilu 2019 pada 17 April mendatang. Mereka menilai tidak ada capres dan cawapres yang berkomitmen untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Inisiator Aksi Diam Hitam Kamisan, Maria Katarina Sumarsih memastikan akan golput atau golongan putih di Pilpres 2019. Sumarsih merupakan ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya Jakarta yang tertembak dalam demonstrasi 1998.
"Golput itu justru pilihan yang cerdas dan bijak, rakyat itu baik, disuruh ngapain saja mau, golput itu pendidikan untuk penguasa, karena setiap pemilu yang ada hanya politisi yang semakin tidak berkualitas," kata Sumarsih dalam diskusi publik 12 Tahun Aksi Kamisan di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).
Menurut Sumarsih, kedua capres-cawapres tidak ada keinginan untuk menyelesaikan kasus HAM yang menjadi hak paling tinggi bagi manusia, keduanya tidak pantas untuk dipilih.
Di tempat yang sama, Direktur LSM Lokataru Indonesia Haris Azhar menyatakan golput adalah bentuk kritik keras terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
"Saya sih bakal golput, tidak memilih dua-duanya, nanti jika tetap ada presiden ya iya, tapi kalau makin signifikan jumlah golput, artinya itu penanda bagi penguasa, bahwa mereka jangan jemawa jadi penguasa, artinya mereka gagal menarik orang untuk memilih mereka," kata Haris.
Para pegiat HAM ini menilai kedua capres baik Joko Widodo Jokowi dan Prabowo Subianto terlibat dalam isu pelanggaran HAM. Jokowi dinilai melindungi pelanggar HAM di dalam Kabinet Kerja, sementara Prabowo diduga terlibat dalam penculikan aktivis 1998.
