Suara.com - Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengingatkan seluruh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) agar merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) sesederhana mungkin.
Saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, Jokowi meminta program yang dibuat harus tepat sasaran kepada masyarakat.
"Jadi kalau mendesain APBN dan APBD desain lah sesimple mungkin, sesederhana mungkin enggak usah banyak banyak program, enggak usah. Program itu sedikit fokus, konsentrasi, sarannya jelas, tepat, gampang kontrolnya, gampang ngeceknya, hasilnya dirasakan oleh rakyat. Goalnya ke sana. Semua harus memulai ini," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta juga menyoroti perihal dana desa. Pasalnya kata Jokowi, total dana desa yakni sebesar Rp 187 triliun yang sudah digelontarkan pemerintah.
"Sampai 2018 kemarin sudah Rp 187 triliun. Sampai akhir 2019 ini totalnya sampai Rp 257 T. Sistem pengawasan, sistem monitoring, harus menjaga dana desa ini jadi barang, bermanfaat. Entah jadi jalan desa, PAUD, pasar desa, jembatan irigasi yang ada di desa, embung air bersih. Semuanya harus betul-betul dimonitor diawasi," ucap dia.
Karena itu, Jokowi meminta aparatur PNS meningkatkan sisi pelayanan kepada masyarakat.
"Semua PNS harus mendekat pada masyarakat. Sering ke lapangan jadi maslahana betul-betul.bisa dikuasai. Buka terjebak pada hal hal yang sangat adminitratif sehingga manfaat layanana betul-betul diraskan langsung oleh masyarakat," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan Rakernas Korpri bertujuan untuk menentukan arah pelayanan.
"Rapat kerja nasional Kopri ini sangat menentukkan sekali arah kemana pelayanan yang ingin diberikan sehingga rumusan-rumusan dari Rakernas sangat penting sekali bagi kita semua," tandasnya.
Baca Juga: Ini 4 Sosok yang Bisa Jadi Pemain Kunci Indonesia di Final Piala AFF U-22
