Suara.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengklaim, Capres petahana Joko Widodo selalu mengambil cuti sebelum melakukan kampanye terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun, dirinya mengakui jika Jokowi sulit lepas dengan fasilitas negara meskipun berstatus cuti.
"Pak Jokowi cuti kok. Memang agak lebih berat yang menjabat karena memang ada fasilitas yang melekat," kata Bagja di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).
Bagja mengklaim, Jokowi tetap diperlakukan sama yakni mendapatkan fasilitas negara seperti kesehatan, protokoler dan keamanan. Dia juga melihat kalau fasilitas itu wajar jika mendapat protes dari kubu lawan.
Menurutnya, pengajuan cuti Jokowi selalu disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan Bawaslu hanya sebagai pihak yang mengetahui kalau Jokowi mengajukan cuti sebelum berkampanye.
"Jelas sampai sekarang KPU nerima beberapa kali pak presiden melakukan cuti kampanye, kami sudah ada terima," ujarnya.
Bagja juga mengungkapkan bahwa Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga mendapatkan fasilitas serupa dengan yang didapatkan Jokowi.
Dalam Peraturan KPU pasal 65 ayat 4 disebutkan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bagja meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mempermasalahkan terkait dengan fasilitas negara juga cuti yang harus dilakukan Jokowi.
"Jadi enggak bisa kemudian di apa kan jadi masalah, itu kan peserta pemilu loh, dan pemilu itu mahal," pungkasnya.
Baca Juga: Terima Investasi Baru Senilai Rp 21 Triliun, Grab Bakal Gempur Gojek
