Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi komentar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menimbulkan masalah karena meluncurkan program JakEVO yang bertabrakan dengan program Online System Submission (OSS) dari Pemerintah Pusat.
Anies mengaku sudah bertemu dengan Darmin untuk membahas mengenai hal tersebut bulan lalu. Dia mengklaim, tidak ada tumpang tindih antara JakEVO dengan OSS.
"Saya ketemu sendiri dengan Pak Darmin bulan lalu, terintegrasi malah. Justru pertumbuhan itu mengintegrasikan," kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (13/3/2019).
Manurut Anies, JakEVO yang merupakan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu yang dikembangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta tetap diperlukan warga Jakarta karena sudah teintegrasi dengan informasi tata ruang DKI Jakarta.
"Kalau OSS informasi tata ruangnya tidak ada, itulah mengapa menggunakan sistem kita bersama dengan sistem yang dari pemerintah pusat, Kemudian dari situ dikerjakan bersama-sama jadi malah seamless prosesnya," jelas Anies.
Anies mngatakan, jalan tengah dari pertemuan dengan Darmin adalah pihak yang ingin mengajukan izin usaha di DKI Jakarta tetap harus menggunakan aplikasi JakEVO.
"Pintu masuknya semua orang lewat OSS tapi begitu masuk OSS dan mengajukan izin usaha di Jakarta dia langsung masuk ke sistem kita. Setelah selesai diproses dia kembali lagi ke OSS," terang Anies.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku khawatir, keberadaaan JakEVO bakal tumpang tindih dengan OSS yang dikhawatirkan bakal berpengaruh pada peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.
Darmin mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengadopsi program OSS karena pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) cukup diurus melalui OSS tanpa melalui JakEVO.
Baca Juga: Jasad Mayat yang Tergantung di Pohon Kelapa Diduga Terlibat Kasus Narkoba
