CEK FAKTA: Prabowo Sebut Anggaran Hankam Terlalu Kecil, Ini Faktanya

Suara.com - Dalam penyampaian visi misi di segmen pertama Debat Pilpres 2019 keempat, Sabtu (30/3/2019), capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyinggung soal lemahnya Indonesia di bidang pertahanan keamanan (hankam). Prabowo juga menyebut bahwa anggaran di bidang ini terlalu kecil. Benarkah demikian?

Klaim yang Diperiksa:

"Di bidang pertahanan keamanan kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil. Ini akan kita perbaiki," kata Prabowo dalam penyampaian visi-misinya.

Hasil Penelusuran:

Dalam penelusuran terkait pernyataan itu, sebuah hasil survei terbaru dari Global Fire Power (GFP) nyatanya menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan militer terkuat di dunia. Dalam indeksnya, GFP menempatkan militer Indonesia di posisi ke-15 terkuat di dunia (di atas Israel, Australia dan banyak lainnya), dengan anggaran belanja militer 6,9 miliar dolar AS atau terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Singapura --sebagaimana juga dilaporkan Katadata.

Berdasarkan survei GFP pula, sebagaimana ditulis Kompas pada tahun lalu, Indonesia memiliki 435 ribu personel militer aktif dan 540 ribu personel cadangan. Selain itu, TNI diperkuat 418 tank, 1.131 kendaraan lapis baja, 456 artileri dan 153 peluncur roket, juga memiliki 478 pesawat terbang, termasuk 41 jet tempur dan 197 helikopter. Sementara di laut, Indonesia memiliki 221 kapal perang (terdiri atas 8 fregat, 24 korvet, 3 kapal selam, 74 kapal patroli, 12 kapal penyapu ranjau).

Survei ini disebut menggunakan 55 parameter individual, yang membuat negara kecil dengan militer yang tak terlalu besar tetapi memiliki teknologi mumpuni bisa menempati posisi atas. Survei ini juga tidak memasukkan persediaan persenjataan nuklir dalam parameternya.

Hal ini juga nyatanya bukan hal baru, karena bahkan pada 2017 lalu, anggaran belanja Kemenhan dilaporkan terus meningkat sejak 2014, bahkan disebut naik 10 kali lipat sejak 2007. Seperti ditulis Tempo pada Desember 2017 misalnya, jika pada 2014 Kemenhan dilaporkan menerima anggaran sebesar Rp 86,4 triliun, di 2015 meningkat hingga Rp 108,7 triliun, naik lagi pada 2016 menjadi Rp 112,4 triliun, dan Rp 114,9 triliun pada 2017.

Hal senada diungkapkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Sabtu (30/3). Menurut Sekjen FITRA, Misbah Hasan, menggunakan data APBN 2015-2019 yang diolah lembaganya, rata-rata anggaran fungsi pertahanan selama 5 tahun (2015-2019) mencapai 8% dari total APBN, sedangkan anggaran fungsi ketertiban keamanan dalam 5 tahun rata-rata mencapai 9% dari total APBN.

"Pada 2019, anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 108,4 triliun dan menempati urutan kedua setelah Kementerian PUPR," ugkap Misbah, sambil menambahkan bahwa untuk anggaran ketertiban dan keamanan pada 2019 jumlahnya mencapai Rp 143 triliun, tersebar di beberapa K/L antara lain Kepolisian, Kejaksaan, MA, Mahkamah Konstitusi, dan KPK.

Kesimpulan:

Jika berdasarkan temuan-temuan tersebut, pernyataan Prabowo bahwa Indonesia terlalu lemah di bidang pertahanan keamanan, tampaknya tidak bisa dikatakan benar. Demikian juga soal bahwa "anggaran kita terlalu kecil", di mana kenyataannya angkanya cukup besar --termasuk dengan menjadi terbesar kedua di antara anggaran K/L di APBN-- dan hampir selalu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun.