Kabinet Jokowi Disebut Ikut Serangan Amplop Bowo, BPN: KPK Harus Tangkap

Suara.com - Juru Debat Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut adanya keterlibatan Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dalam pusaran kasus amplop 'serangan fajar' politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Desakan itu disampaikan menyusul pernyataan pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk yang menyebut jajaran menteri kabinet Jokowi turut menjadi salah satu sumber dana sebesar Rp 8 miliar yang terbagi dalam 400 ribu amplop.

"Kalau memang ada info dari pengacara Bowo Sidik adalah dari menteri, ya apalagi, KPK harus menyikapinya," tutur Riza di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019)

Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso berjalan keluar memakai rompi tahanan usai pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis (28/3). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Menurutnya, jika sudah muncul indikasi pelibatan lingkaran istana terlibat dalam amplop serangan fajar Bowo, KPK seharusnya langsung bertindak dan menangkapnya.

"Ada pejabat publik yang menjadi contoh dan teladan telah memberi bantuan politik uang ya itu sesuatu yang tidak baik, harus ditindak dan ditangkap," tegasnya.

Sebelumnya, Saut menyatakan seorang menteri yang berada dalam jajaran kabinet Jokowi saat ini ikut terlibat dalam pusaran kasus amplop 'serangan fajar'.

Saut mengatakan, seorang menteri tersebut menjadi salah satu sumber dana sebesar Rp 8 miliar yang dibagi ke dalam 400 ribu lembar amplop. Namun, ia menolak membeberkan siapa menteri yang dimaksud.

"Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar, yang ada di amplop tersebut sudah, dari salah satu menteri yang sekarang lagi menteri di kabinet. Ini lagi didalami sama KPK," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/4/2019).