Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin menganggap wacana masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya satu periode, dengan masa jabatan 7 tahun berlebihan. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan kubu Prabowo - Sandiaga yang juga politikus Partai Gerindra Andre Rosiade.
Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi - Maruf, Usman Kansong menganggap wacana tersebut berlebihan. Ia menyebut periode jabatan presiden diatur dalam UUD 1945, sehingga perlu ada amendemen jika ingin ada perubahan.
"Jadi saya kira berlebihan lah ya. Menurut saya kenapa berlebihan karena itu amendemen UUD lagi dan jalannya masih panjang," ujar Usman di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
Menurut Usman, jika masa jabatan Presiden ditambah menjadi tujuh tahun tidak menjamin keberhasilan Presiden tersebut. Menurutnya hal itu juga berlaku untuk Presiden di negara manapun.
"Di Filipina itu 7 tahun, tidak menjamin kemudian presidennya benar juga. Kan gimana menjabatnya nanti," kata Usman.
Usman menuturkan, masa jabatan presiden dan wakil presiden lima tahun dalam satu periode sudah tepat. Ia kemudian mencontohkan Capres petahan di Amerika Serikat yang terus terpilih di periode berikutnya.
"Di Amerika kita lihat, di Amerika itu empat tahun kemudian bisa dipilih kembali pada periode berikutnya. Bahkan umumnya dia mewakili itu presiden menjabat dua periode pada umumnya," jelas Usman.
Sebelumnya, Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengusulkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya satu periode. Namun untuk memaksimalkan kinerja, satu periode tersebut berlangsung selama 7 tahun.
Andre mengungkapkan, setelah Pemilu 2019 harus ada evaluasi yang dilakukan pemerintah serta penyelenggara pemilu. Ia tidak ingin apabila ada petahana yang memanfaatkan kekuatan seluruh instrumen negara.
"Mari kita buka wacana baru, ya bahwa Indonesia butuh presiden cukup satu periode. Cukup mereka tujuh tahun," kata Andre dalam diskusi bertajuk 'Silent Killer' di D'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
TERPOPULER
