Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak mempermasalahkan sikap Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 karena dinilai banyak kecurangan.
Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan sebaiknya segala dugaan kecurangan itu dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
Ilham mengungkapkan, kekinian, pihaknya selalu terbuka kepada peserta Pemilu 2019 yang mengindikasikan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelanggara Pemilu.
Ia juga mengaku pihaknya selalu meminta kepada pihak-pihak terkait untuk melaporkan segala indikasi kecurangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Enggak ada masalah. Prinsipnya begini, kalau ada ditemukan indikasi kecurangan dilaporkan kepada lembaga terkait, misalnya kepada Bawaslu. Biar Bawaslu yang memproses," kata Ilham di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Berkenaan dengan itu, Ilham mengatakan beberapa laporan terkait indikasi kecurangan Pemilu pun sebagian sudah ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Bawaslu.
KPU sendiri, kata Ilham, juga telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi Bawaslu seperti melakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagai tindaklanjut dari adanya kecurangan di beberapa daerah pemilihan.
"Jadi prinsipnya bahwa jika ada indikasi curang, silakan dilaporkan kepada institusi yang berwewenang, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan sikap akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU RI. Prabowo menegaskan menolak segala penghitungan suara yang dilakukan secara curang.
"Tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penhitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo saat berpidato dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) sore tadi.
Baca Juga: Ini Alasan BPN Enggan Tandatangani Form DC1 di Beberapa Provinsi
