Suara.com - Pemprov DKI Jakarta kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepastian penerimanaan WTP itu disampaikan Wakil Ketua BPK Bahrullah Albar kepada Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Rabu (15/5/2019).
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Bahrullah di Gedung DPRD DKI.
Namun, opini WTP bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan seperti adanya temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan.
Barhrullah mengungkapkan ada tiga permasalah di Pemprov DKI antara lain pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap.
Kedua, terdapat aset fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI. Akan tetapi, masih dimanfaatkan oleh pengembang dan terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan.
Kemudian ketiga, dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan (escrow) dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI dan DPRD DKI yang telah bekerja maksimal untuk mempertahankan opini WTP ini, dia berharap hal itu bisa dipertahankan tahun depan.
"Jadi kita berharap nantinya pemprov DKI mendapatkan WTP sebagai sesuatu yang memang normal, kalau sekarang baru dua tahun pertama ini memang maaih ada semangat luar biasa karena bisa keluar dari situasi sebelumnya WDP yang sekarang dengan WTP itu adalah semangat baru," ujar Anies.
TERPOPULER
