Suara.com - Juru Bicara IMPI sekaligus dosen Universitas Indonesia Ade Armando menduga ada pihak lain yang merencanakan aksi demonstrasi ricuh di Jakarta, Rabu (22/5/2019). Ia menyebut aksi tersebut bukan gerakan masyarakat yang sedianya benar menolak hasil rekapitulasi KPU RI terkait Pilpres 2019.
Ade mengatakan, orang-orang yang membuat kerusuhan di Aksi 22 Mei adalah orang suruhan yang dibayar untuk dimanfaatkan dengan dalih agama. Namun Armando menyebut dalang dari aksi tersebut tidak ikut terlibat dalam kerusuhan, melainkan sedang tertawa di belakangnya.
“Kerusuhan 21-22 Mei yang kabarnya sudah menewaskan enam orang ini bukan gerakan masyarakat. Yang berperang di lapangan menolak hasil rekapitulasi KPU adalah para kacung yang dibayar murah atau dimanfaatkan kebodohannya menyangka mereka berjuang di jalan Allah," ujar Ade Armando dalam keterangan tertulis, Rabu (22/5/2019).
"Otak di belakang kerusuhan ini masih hidup tenang. Dia mungkin tertawa-tawa. Paling tidak untuk sementara,” Ade menambahkan.
Ia mengaku sudah bisa membaca skenario yang dibuat oleh pihak tersebut.
Menurut Ade tokoh-tokoh politik yang terlibat dari aksi itu seperti Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Amien Rais, hingga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan:
Berikut kronologinya menurut Ade Armando:
1. Begitu Prabowo tahu kalah, langsung dia melontarkan cerita bahwa dia sebenarnya menang.
2. Kebohongan ini terus diulang-ulang, walau dengan angka yang berbeda-beda.
Baca Juga: Update Demo 22 Mei di Slipi Ricuh, 4 Polisi Terluka Dilempar Batu dan Kaca
3. Hasil Quick Count difitnah sebagai produk lembaga riset yang dibayar Jokowi untuk menyebarkan kebohongan. Tuduhan ini juga terus diulang-ulang.
4. Di berbagai tempat, tiba-tiba saja bermunculan spanduk dan baliho yang menyatakan Prabowo menang.
5. Kubu Prabowo terus menerus menyebarkan fitnah bahwa KPU curang. Mereka membangun keyakinan bahwa ada kecurangan yang massif, terstuktur dan terencana. Mereka bahkan menyebarkan seruan agar dunia internasional turun tangan (walau mereka tahu dan berharap tidak ada delegasi pemantau internasional datang).
6. Meninggalnya ratusan anggota KPPS dibelokkan menjadi seolah-olah upaya terencana rezim untuk membunuhi para anggota KKPS dengan menggunakan racun agar skenario kecurangan massif bisa berjalan lancar.
7. Prabowo mengatakan tidak akan menggugat hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak ada gunanya. (Walau di hari terakhir, Prabowo menyatakan berubah pendapat). Prabowo bahkan menyatakan akan mengeluarkan surat wasiat, yang sampai saat ini tidak jelas kabar beritanya
8. Puncaknya adalah harus ada kerusuhan saat KPU mengumumkan hasil final pada 22 Mei.
