Suara.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah menyampaikan tiga hal penting yang harus diperhatikan dunia internasional untuk mengatasi permasalahan yang dialami Palestina.
Pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai situasi di Timur Tengah yang dipimpin Menlu RI itu berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Rabu (20/5 waktu setempat), menurut keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis (23/5).
Pertemuan mengenai situasi di Timur Tengah itu dipimpin Menlu RI dalam kapasitas Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan.
Pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman. Melalui video conference, perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian di Timur Tengah (UNSCO) Nickolay Mladenov dan Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) Pierre Krähenbühl.
Terkait permasalahan Palestina, Menlu RI menekankan tiga hal penting untuk diperhatikan dalam upaya menangani isu Palestina.
Pertama, Menlu RI menekankan pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina.
Menlu Retno menyampaikan bahwa laporan komisi independen awal tahun ini menekankan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Israel, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kehesatan di Palestina. Untuk itu, dia menekankan kembali pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina.
Kedua, pemerintah Indonesia menegaskan perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina.
Terkait hal itu, menurut Menlu RI, upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting. Dalam hal ini, Menlu RI pun menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.
Ketiga, pemerintah Indonesia mendorong agar proses perdamaian segera dimulai kembali. Untuk itu, perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan damai.
"Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain ‘solusi dua negara’," ujar Menlu RI.
Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan mempengaruhi situasi keamanan global. Untuk itu penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan adanya suatu kemajuan yang konkret.
Pertemuan DK PBB yang dipimpin oleh Menlu RI menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya isu perdamaian di Palestina. Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia. (Antara)
TERPOPULER
