Jaksa Sebut Keterangan Saksi Ratna Sarumpaet Jauh dari Kebenaran

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet meragukan kesaksian yang dihadirkan pihak terdakwa. Jaksa menilai pernyataan para saksi itu berpihak dan bisa saja jauh dari kebenaran.

Salah satunya adalah kesaksian dari psikiater Ratna Sarumpaet, Pidiansyah selaku saksi ahli. Menurut jaksa, dalam kesaksiannya Pidiansyah mencoba mengarahkan opini agar Ratna dianggap sedang tidak sadarkan diri karena depresi saat menyebar hoaks.

"Pernyataan seolah olah terdakwa melakukan tersebut di luar kesadaran. Seakan-akan terdakwa mengalami depresi dengan harapan melepaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana," ujar jaksa Daroe Tri Darsono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019).

Menurut dia, secara keseluruhan saksi yang dihadirkan Ratna Sarumpaet memiliki motif agar kasus sudah selesai setelah Ratna melakukan konferensi pers dan minta maaf.

Menurut Daroe pernyataan para saksi itu mengaburkan fakta yang terjadi di tengah masyarakat usai Ratna Sarumpaet minta maaf karena hoaks.

"Bila kita lihat secara sungguh-sungguh dapat terlihat semua saksi yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa yang sedari awal sudah dinyatakan bahwa kasus yang terjadi pada diri terdakwa dengan adanya pengakuan atas berbohong dari terdakwa dianggap kasus tersebut sudah selesai," jelas Daroe.

Berdasarkan pernyataan para saksi tersebut, Daroe mengaku meragukan kesaksiannya karena ada motif tertentu yang tidak sesuai fakta. Daroe juga mengingatkan untuk lebih cermat dalam menyikapi kesaksian dari saksi yang dihadirkan Ratna Sarumpaet.

"Untuk itu kita semua harus tetap waspada dikarenakan potensi keberpihakan dan bisa saja pernyataan mereka (saksi) jauh dari kebenaran," kata Daroe.

Sidang lanjutan Ratna Sarumpaet sejatinya dijadwalkan pukul 09.30 WIB. Namun, sidang baru bisa dimulai pukul 12.30 WIB. Pada sidang kali ini, Ratna Sarumpaet kembali ditemani puterinya, Atiqah Hasiholan.

Ratna Sarumpaet dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).