Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018 kepada Kemnaker dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan pencapaian WTP dalam 3 tahun secara berturut-turut, yaitu 2016, 2017 dan 2018.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Kemnaker, yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP, " ujarnya, saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kemnaker, di Kemnaker, Jakarta, Jumat (31/5/2019).
Hanif menyebut, raihan WTP kepada Kemnaker tak lepas dari kerja keras, dedikasi dan kerja sama seluruh pejabat di Kemnaker dalam pengelolaan keuangan negara, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Hal-hal baik semacam itu, ke depan harus kita pertahankan, dan yang masih kurang harus terus-menerus kita perbaiki di masa mendatang, " ujarnya.
Menurutnya, kinerja Kemnaker semakin membanggakan. Saat kinerja semakin membaik, prestasi pun akan terlihat.
"Mudah-mudahan hal semacam ini terus kita tingkatkan di waktu mendatang, termasuk bagi saudara yang sekarang ini mengemban amanat baru sebagai pimpinan pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemnaker, " ujarnya.
Hanif ingin pada 2019, seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu melakukan percepatan implementasi program Kemnaker, termasuk realisasi anggaran Kemnaker.
"Kita berharap agar hasilnya berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi anggarannya juga bisa dipertanggungjawabkan, sesuai standar akuntasi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, " katanya.,
Ia merasa yakin, komitmen, kehendak, disiplin, kerja keras dan loyalitas seluruh pejabat di Kemnaker akan mengantar kementerian ini bisa dijadikan contoh bagi kementerian dan lembaga lain.
Pejabat yang dilantik adalah Budi Hartawan sebagai Irjen; Tri Retno Isnaningsih (Kabarenbang); Aris Wahyudi (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM); Suhartono Sail (Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional); Darmawansyah (Kepala Biro Perencanaan); dan Indiah Winasih (Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK).
Hanif menyatakan, jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama merupakan ujung tombak yang merumuskan kebijakan, sehingga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja masing-masing.
"Sekaligus merupakan posisi kunci dalam sinergitas dengan unit kerja lainnya yang mendukung pada pencapaian kinerja yang lebih baik, " ujarnya.
TERPOPULER
