Infografis
Namun, kata Irfan, setiap demonstrasi seharusnya bisa dipastikan tak mengganggu hak publik lainnya.
Anggota TKN Jokowi – Maruf dari PPP, Achmad Baidowi mempertanyakan rencana aksi yang dibungkus agenda halal bihalal bulan Syawal.
”Kok halal bihalal dibungkus aksi politik? Itu melenceng jauh dari konsep halal bihalal. Aksi ini justru tampak seperti memberi 'tekanan' kepada MK," kata Baidowi.
Ingat Kata Prabowo
Rencana aksi itu juga mendapat tanggapan dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Juru Debat BPN, Sodik Mujahid, menegaskan setiap pihak harus mengingat kembali perintah Capres Prabowo bahwa tak perlu menggelar aksi di MK.
"Pak Prabowo secara tegas meminta tidak ada massa hadir di MK. Sebab, kecurangan-kecurangan pemilu sudah ditangani MK. Jangan ganggu tindakan konstitusional,” kata Sodik.
Meski begitu, Sodik juga meminta aparat kepolisian tak perlu ”alergi” terhadap aksi massa. Sebab, demonstrasi adalah alat yang sah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Saksi Ahli Jokowi: MK Jangan Dijadikan Mahkamah Kliping
