Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri minta jajaran pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meningkatkan kinerja tiga sektor prioritas, yakni pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi digital. Instruksi tersebut dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan di tiga dari enam sektor prioritas.
"Tiga sektor digarisbawahi. Artinya, suport dari seluruh kinerja Kemnaker dan unit-unitnya di daerah fokus ke pariwisata, industri manufaktur dan digital ekonomi. Tiga sektor lainnya tentunya harus dikerjakan dengan porsi berbeda, termasuk peningkatan skill pekerja migran Indonesia, " ujarnya, dalam sambutan pelantikan 40 orang pejabat administrator (eselon III) dan 86 pejabat pengawas (eselon IV) di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Hanif menambahkan, ketiga sektor prioritas tersebut merupakan hasil dari rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Senin (1/7/2019) pagi. Kemnaker akan mengerahkan jajarannya hingga di daerah untuk mendukung berjalannya investasi dan menghasilkan kontribusi yang positif.
"Kita harus punya kemampuan untuk kordinasi dengan industri, konsolidasi dengan Pemda untuk bisa memastikan prioritas nasional ini bisa dijalankan di daerah-daerah, " katanya.
Jaga Integritas
Hanif mengingatkan kepada 126 pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik untuk tetap menjaga integritas dan menghindarkan sikap aneh-aneh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Integritas itu wajib, tak bisa ditawar-tawar. Ini bicara keluarga, bukan bicara siapa-siapa. Pikirkan keluarga kita, jaga integritas sebaik-baiknya. Apalagi yang mau pensiun, jangan sampai aneh-aneh, repot nanti kalau sudah pensiun, sebab di masa pensiun kita ingin hidup tenang, “ kata Hanif.
Pesan kedua Menaker, agar memperkuat sinergi dan kordinasi, kerja sama antar unit, ego sektoral dan unit sektoral harus dibuang, karena ego-ego ini akan menular.
“Ketiga, bekerja dengan terobosan, terutama di bagian Program Evaluasi dan Pelaporan (PEP). Kalau buat program, jangan dikit-dikit copy paste. Tolong teman-temen PEP, gali ide-ide baru, hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, untuk bener-benar ada inovasi di Kemnaker. Kuncinya, buka diri, buka pikiran dan saling membantu sama lain, " katanya.
Baca Juga: Lewat Amnesti Yordania, Kemenaker Pulangkan Pekerja Migran dan Anak-anak
Ia menegaskan, seluruh proses pelantikan kepada 126 pejabat eselon sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun tiga tujuan pelantikan tersebut yakni pertama untuk mengisi kekosongan jabatan karena sudah banyak yang pension. Kedua, memberikan kesempatan promosi bagi pegawai yang layak dipromosikan.
Ketiga, untuk penyegaran mutasi karena ada yang sudah lama bercokol di suatu tempat.
“Semakin lama pejabat di suatu tempat, maka akan terjadi rezimentasi. Rezimentasi ini membuat organisasi dan kaderisasi menjadi tidak berkembang, “ katanya.
Hanif menilai, pejabat administrator dan pejabat pengawas merupakan ujung tombak dari eksekusi kebijakan dan pelaksanan tugas di lapangan. Karena itu, selain bisa cepat menyesuaikan diri dengan bidang tugas dan jabatannya, mereka harus mengikuti dengan garis kebijakan di atasnya.
“Saya minta betul pejabat administrator dan pengawas bisa menjadi ujung tombak dalam seluruh eksekusi program Kemnaker, dalam rangka menggenjot program SDM yang akan makin tampak dari sisi pembiayaan di tahun 2020, “ kata Hanif.
