Kemacetan Semakin Parah, BPTJ Minta Perluasan Ganjil-Genap

Chandra Iswinarno
Kemacetan Semakin Parah, BPTJ Minta Perluasan Ganjil-Genap
Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperpanjang waktu pelaksanaan sistem pembatasan kendaraaan pribadi ganjil-genap hingga Asian Para Games 6-13 Oktober 2018. [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mencontohkan kemacetan yang terjadi setiap pagi di Tol Cawang menuju Semanggi.

Suara.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menganggap kemacetan di Jakarta semakin parah dari hari ke hari. Karena itu, BPTJ meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas sistem ganjil genap kendaraan.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyebut sudah melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan gubernur (pergub) tentang sistem ganjil genap. Hasilnnya, lalu lintas di Jakarta disebut kinerjanya sedang menurun.

Bambang mencontohkan kemacetan yang terjadi setiap pagi di Tol Cawang menuju Semanggi. Menurutnya kemacetan di lokasi tersebut tetap mengular sampai ke Cibubur meskipun contra flow sudah diperpanjang.

"Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," kata Bambang Prihartono saat dihubungi, Kamis (12/7/2019).

Imbas lainnya dari kemacetan yang semakin parah di Jakarta adalah dampaknya pada kesehatan udara di Jakarta. Ia menyebut Jakarta saat ini menjadi peringkat kedua dunia kota polusi terburuk.

Berdasarkan studi Japan International Cooperation Agency (JICA), pergerakan orang di Jabodetabek mencapai 100 juta perhari. Sementara tiga tahun lalu baru 50 juta per hari.

Akibatnya, kata Bambang, modal share angkutan umum turun 12 persen karena kendaraan pribadi yang jumlahnya juga bertambah.

Ia menganggap permasalahan transportasi di Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab Gubernur, melainkan gubernur dari provinsi sekitarnya, para pimpinan daerah dan termasuk pihaknya sendiri. Karena itu ia mengusulkan untuk perluasan sistem ganjil genap.

"Bicara transportasi memang bukan gubernur saja. Semualah ada tiga gubernur, delapan bupati/wali kota termasuk BPTJ. Oleh karena itu BPTJ berdasarkan latar belakang tadi mengusulkan kebijakan yang sudah pernah Kita coba. Ini bukan barang baru," pungkas Bambang.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS