Sehingga, Rizal mengeluarkan kebijakan kepada pihak-pihak yang memiliki hutang kepada pemerintah terkait BLBI, untuk menyerahkan personal guarantee.
"Artinya tanggung jawab terhadap utang itu tidak hanya berhenti dia, sampai cucu sampai anaknya sama cucunya enggak bisa lolos. Agar bargaining pemerintah Indonesia kuat," ujar Rizal.
Menurut Rizal, ketika kebijakan tersebut dikeluarkan ternyata banyak pengusaha yang menolak. Terutama mereka yang memiliki utang. Ketika, tidak lagi era Presiden Gusdur , kemudian kebijakan tersebut kembali lagi ke aturan sebelumnya yang perusahaan dapat mengembalikan utang menggunakan aset.
"Pemerintah Indonesia posisinya jadi lemah lagi, jadi kalau ada perdebatan hari ini tentang misrepresentasi dan lain-lain itu masalahnya itu tadi. Pertama karena utang diubah jadi diganti dengan pembayaran aset, yang kedua posisi bargaining yang Indonesia dibikin lemah. Dibikin personal guarantee dicabut lagi," kata Rizal.
Rizal menyebut dengan KPK yang menangani kasus korupsi BLBI tersebut, agar dapat menuntaskan kasus ini, sehingga kerugian negara dapat dikembalikan.
"Karena mungkin ya kasus-kasus kayak begini kan yang kena yang terlibat tuh yang kuasa-kuasa ya. Jadi saya minta KPK beranilah beresin mental, sudah matang enggak usah dibikin mengkal terus ya," tutup Rizal.
Diketahui, KPK telah menetapkan pengusaha Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi BLBI. Total kerugian negara mencapai Rp 4,58 triliun. Diduga Sjamsul dan istrinya terlibat korupsi bersama bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.
Syafruddin sempat menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Namun, Syafruddin bebas setelah permohonan kasasi yang diajukannya dikabulkan Mahkamah Agung.
TERPOPULER
