Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut TNI dan Polri terus melakukan evaluasi terkait terjadinya kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) daerah Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. JK bahkan telah menyarankan upaya ke depan harus dilakukan demi dengan cara menghentikan kontak senjata.
JK menuturkan, kontak senjata yang kerap dilakukan aparat dengan KKB di Papua bukan sebuah konflik yang dibayangkan secara umum. Akan tetapi KKB melakukan penyerangan kepada tentara yang sejatinya sedang menjaga para petugas proyek pembangunan pemerintah.
"Evaluasi selalu pasti ada, tapi tugas tentara kan justru khususnya di Nduga melindungi pekerja-pekerja infrastruktur. Itu ditembaki," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
Menurut JK, untuk menyelesaikan aksi kontak senjata antara KKB dengan tentara ialah dengan penyelesaian yang damai. Namun, di sisi lain, KKB tersebut kerap menyerang tentara sehingga mau tidak mau tentara juga harus melakukan perlawanan.
Politikus senior Partai Golkar itu menuturkan, upaya dialog selalu diupayakan untuk mencapai kata damai. Akan tetapi, memang ada KKB yang bermaksud untuk melakukan separatisme.
"Tentu yang terbaik iyalah suatu penyelesaian yang damai. Tapi kalau tidak mau damai hanya menyerang tentara, tentara kan harus mesti membalas," tandasnya.
Untuk diketahui, kontak senjata kembali terjadi antara anggota TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Yuguru, Kabupaten Nduga, Sabtu (20/7/2019).
Terkait itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai harus ada evaluasi terkait dengan strategi di lapangan.
Atas kejadian tersebut, salah satu prajurit TNI AD tertembak saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Anggota Yonif 755/Yalet, Prada Usman mengalami luka tembak di pinggang sebelah kanan.
"Masih ranahnya kepolisian dan TNI, kami akan melihat kembali," kata Moeldoko di Sekretariat Persatuan Alumni GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
TERPOPULER
