Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin mengatakan akan memberikan peringatan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat yang menganulir proses penerimaan dokter gigi, Romi Syofpa Ismael sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Romi merupakan seorang dokter gigi penyandang disabilitas yang telah lolos seleksi ASN. Namun belakangan justru dianulir oleh Pemkab Solok Selatan.
Syafruddin menuturkan setiap calon ASN yang telah lolos proses seleksi, maka pemerintah daerah diharuskan mengajukan surat keputusan (SK). Sehingga, bagi pemerintah daerah yang tidak mengajukan SK terhadap calon ASN yang telah memenuhi syarat akan diberi peringatan.
"Jadi walaupun sudah lolos rekrutmen, pemerintah daerah harus mengajukan (SK). Oleh karena itu yang bermasalah, yang sudah merasa lolos dan sebagainya, artinya nilainya memenuhi target kemudian tidak diajukan, kita akan warning pemerintah mengajukan untuk SK-nya," kata Syafruddin usai menggelar Rapat Koordinasi Pengadaan ASN dan Perencanaan ASN Tahun 2020 - 2024 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
Sebelumnya, dokter Romi Sopfya Ismael, seorang dokter penyandang disabilitas di Sumatera Barat, mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang karena dibatalkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaporan tersebut dilakukan pada Selasa (23/7) sekitar Pukul 10.00 WIB.
Kisah Romi berawal saat mengikuti tes CPNS pada Desember 2018 lalu sebagai Dokter Gigi di daerah Solok Selatan (Solsel) - Sumbar.
"Saya lulus dengan nilai terbaik saat mengikuti tes CPNS, tetapi tiba-tiba status saya sebagai ASN dibatalkan karena alasan saya disabilitas," ujarnya.
TERPOPULER
