JK: Kalau Kecewa dengan Golkar Tak Usah Bikin Partai Baru

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkap pentingnya nilai demokrasi yang diteguhkan dalam satu partai. Hal itu disampaikan JK ketika menyinggung soal kader Golkar yang kecewa kemudian memilih untuk membangun partai baru.

JK mengungkapkan bahwa Partai Golkar harus mengakhiri kebiasaan lama, yakni banyaknya kader yang meninggalkan partai berlambang beringin itu karena kecewa dan langsung membentuk partai baru.

Menurutnya, kalau suara-suara dari partai bentukan eks Golkar tersebut disatukan maka Golkar memiliki suara yang banyak.

"Benar apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Golka, Airlangga Hartarto tadi bahwa kita harus mengakhiri kebiasaan lama. Kalau tak puas di Golkar maka bikin partai lain di luar Golkar," kata JK saat berpidato dalam acara Muspimnas V Kosgoro 1957 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

"Kalau semua partai digabung jadi satu saya kira Golkar akan mencapai capai 40 suara," sambungnya. 

Melihat sejarahnya Golkar, terdapat sejumlah kader yang memutuskan keluar dan memilih membentuk partai baru. Sebut saja Surya Paloh yang kecewa dengan Golkar dan memilih keluar pada September 2011 silam. Setelahnya Surya Paloh mendirikan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Kemudian, Partai Hanura dan Gerindra yang lahir pasca konvensi calon Presiden Golkar pada 2004 silam. Belum lagi ada partai lainnya seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) serta Partai Musawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Partai-partai tersebut lahir karena kekecewaan kader Golkar.

JK mengatakan bahwa sebuah partai bisa berjalan dengan baik berkat kekuatan dan kecintaan. Selain itu berjalannya demokratis dalam partai itu juga disebut juga bisa menjadi cara kelola yang baik.

"Hanya dengan cara demokratis, orang tak akan pecah, orang akan puas untuk tidak menang menang apabila demokrasi suatu partai demokratis. Intinya adalah bagaimana kelola partai dengan demokratis," tuturnya.

Dirinya teringat kepada masa lalu Golkar saat mengambil keputusan pemilihan ketua partai ataupun calon gubernur yang diusungkan. Saat itu, Partai Golkar menjalankan sistem demokrasi dengan mengumpulkan suara DPP sebanyak 40 persen, DPD I sebanyak 40 persen dan DPD II sebanyak 20 persen suara.

"Maka tidak ada satupun upaya untuk memecah orang. Karena kita jalankan partai secara demokratis," tandasnya.