REGIONAL:
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan ambil pusing soal pendapat Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yang mengajak para ulama untuk meninggalkan demokrasi.
Meski tidak melarang Ismail untuk menyampaikan pendapat seperti itu, Tjahjo mengingatkan bahwa sistem negara yang dijalani saat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Tjahjo mengatakan bahwa sistem negara yang telah diatur dalam undang-undang tersebut ialah dengan cara berdemokrasi. Demokrasi justru dijalani selama ini untuk mendapatkan pemimpin yang amanah.
"Pendapat silakan, tetapi sistem negara kita sesuai dengan UU yang ada sudah mengatur ada hak secara demokrasi, karena seluruh proses rekruitmen yang amanah demi kemaslahatan masyarakat lewat proses yang demokratis," kata Tjahjo saat ditemui di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).
Tjahjo juga menegaskan bahwa negara Indonesia yang demokratis itu justru bisa memilih pemimpin yang amanah langsung atas pemilihan masyarakat. Bukan hanya pemimpin negara, akan tetapi hal tersebut juga berlaku saat mencari pemimpin daerah.
"Negara kita negara yang demokratis, memilih pemimpin juga amanah, mencari pemimpin juga yang amanah dari bawah, mulai dari kepala daerah, DPR, DPRD itu kan baik," katanya.
Sebelumnya Ismail Yusanto, eks Jubir HTI sempat menyampaikan pendapatnya dalam Ijtimak Ulama IV di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019) kemarin.
Ismail menerangkan bahwa sistem negara yang demokratis malah mempersempit jalur Islam di Indonesia.
"Demokrasi tidak memberikan jalan leluasa, jalan sempit bagi Islam. Hanya untuk Islam yang sedikit, bukan Islam yang banyak," kata Ismail seusai acara.
Ismail juga menyebut demokrasi akan meredup sendiri apabila ada Islam politik. Ia sempat mencontohkan dengan negara Aljazair serta Mesir.
TERPOPULER