Suara.com - Pengusaha mal atau pusat pembelanjaan melaporkan rugi sampai Rp 200 miliar karena mati lampu massal di Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat. Hal itu ungkapkan Ombudsman.
Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengatakan dampak pemadaman listrik cukup berpengaruh signifikan terutama aspek materi. Hingga kini baru satu sektor yaitu mal yang sudah mengungkapkan jumlah kerugian.
"Itu baru satu sektor bagaimana dengan ribuan, ratusan hingga jutaan kelompok masyarakat yang mengalami kerugian," katanya di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Laode menjelaskan PLN sebagai salah satu pusat pelayanan publik kategori vital seharusnya bisa mencari alternatif lain sebelum pemadaman listrik dilakukan.
"Kalau listrik itu mati berarti fatal, tidak boleh terjadi dan kami Ombudsman turut prihatin atas peristiwa ini," katanya.
Secara umum ia menilai PLN gagal dalam melakukan sistem manajemen yang meliputi mengelola, merencanakan dan mengawasi sehingga mengakibatkan kerugian besar di berbagai sektor.
"Kami sangat prihatin atas peristiwa pemadaman listrik dan saya kira itu baru pertama kali dalam sejarah Indonesia," kata dia.
Secara pribadi, ia mengaku peristiwa pemadaman listrik yang cukup lama tersebut baru pertama kali terjadi sejak ia menetap di Jakarta pada 1980. Hal serupa pernah terjadi di Pulau Nias pada rentang waktu 2016 dan 2017, namun hal itu disebabkan pembayaran PLN yang tidak lancar.
"Di Nias juga kami tangani, namun peristiwa kemarin baru pertama kali sejak orde baru yang meliputi Jakarta, Jawa Barat dan Banten," kata dia.
Akibatnya, ujar dia, banyak pihak terdampak pemadaman listrik di antaranya sektor transportasi, dunia usaha, perbankan, bisnis, perkantoran dan lain sebagainya dengan kerugian skala besar. (Antara)
TERPOPULER
