Suara.com - Jika PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berkoalisi akan memberikan beberapa dampak kepada konstelasi koalisi yang sudah ada sebelumnya. Tapi belum tentu mereka mau.
Selain itu hak prerogatif tetap dimiliki oleh Presiden Joko Widodo sebagai presiden terpilih.
"Pak Jokowi bisa lebih hati-hati dalam menempatkan orang-orang dari partai mana pun dalam kekuasaan sehingga nanti tidak pusing kepala untuk mengatur ke depannya," ujar pengamat politik Wempy Hadir, peneliti dari Indopolling itu saat dihubungi, Senin (12/8/2019).
Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hadir dalam Kongres V PDI Perjuangan yang diadakan di Bali pada 8-11 Agustus 2019. Dalam acara itu Megawati Soekarnoputri berkelakar tentang jatah menteri dan taktik Prabowo memindahkan posko pemenangannya ke Jawa Tengah, yang dikenal sebagai lumbung suara partai berlambang banteng itu.
Menghangatnya kembali hubungan PDI Perjuangan dan Gerindra bukanlah hal yang mengherankan, ujar Wempy, mengingat sebelumnya Mega dan Prabowo pernah maju sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.
Menurut Wempy, jika Gerindra jadi bergabung dengan pemerintahan maka akan memunculkan dinamika politik yang dampaknya baru bisa dilihat ke depannya.
Tapi, untuk saat ini keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi untuk menentukan para calon menteri pembantunya untuk lima tahun ke depan.
"Semua partai politik ketika ada tarik ulur kepentingan antar partai berkoalisi, silahkan partai-partai melakukan dinamika koalisi tapi keputusan akhir tetap di presiden," tegasnya. (Antara)
Baca Juga: Akhirnya, PAN Setuju dengan Paket Pimpinan MPR Koalisi Jokowi
