Suara.com - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Resarch Rifqi Rachman menyoroti hasil rekomendasi Kongres V PDI Perjuangan yang salah satu poinnya ialah menghadirkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai landasan bernegara hingga menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Rifqi menuturkan, wacana menghadirkan kembali GBHN masih menyisakan banyak pertanyaan. Ia merasa harus ada kejelasan ihwal implementasi GBHN.
Ia kemudian mempertanyakan apakah kehadiran GBHN nantinya akan mengharuskan presiden memberikan laporan pertanggungjawaban di sidang MPR atau tidak. Mengingat posisi presiden yang dipilih langsung rakyat yang mengartikan dirinya juga memiliki tanggung jawab kepada rakyat.
“Kalau memang tidak harus melaporkan ke MPR, harus juga dipikirkan sebuah mekanisme yang bisa mempertontonkan capaian pemerintahan terhadap GBHN. Agar GBHN yang ditetapkan tidak sia-sia,” kata Rifqi dalam keterangan tertulisnya.
“Apalagi wacana soal mengaktifkan kembali GBHN saat ini bukanlah yang pertama bagi PDIP. Dari beberapa tahun lalu partai ini sudah membawa wacana tersebut ke publik. Oleh karenanya, menjadi penting bagi PDI-P untuk menghadirkan kejelasan rencananya hingga level implementasi,” sambungnya.
Menurut Rifqi, keinginan PDI Perjuangan soal GBHN juga mengkontraskan intensi partai itu untuk turut menduduki kursi ketua MPR. Padahal sesuai dengan UU MD3, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 2019 sudah mendapat jatah ketua DPR.
“Sehingga menjadi menarik bagaimana hal ini coba dikomunikasikan oleh PDIP ke partai lain di koalisi. Jika dilihat dari hasil Pemilu 2019, memang PDIP juaranya. Tapi akan berbeda ketika konteks ini didudukan dalam berlangsungnya pemerintahan Jokowi yang juga didukung oleh partai lain,” jelas Rifqi.
Wacana itu, lanjut Rifqi, juga bisa berdampak burik terhadap kondisi koaliai yang sudah terjalin jika ke depan PDI Perjuangan tak bisa mengkomunikasikan dengan partai di dalam koalisi.
Untuk itu menjadi penting bagi PDI Perjuangan mencari suara dukungan pargai lainnya ihwal GBHN.
Baca Juga: Kursi Gerindra di DPRD Provinsi Banten Naik 60 Persen, PDIP Turun 13 Persen
“Di sinilah peran partai Gerindra sebagai kawan lama menjadi sentral untuk PDIP. Terlebih keduanya adalah partai dengan suara yang besar. Maka, berpasangan dengan Gerindra akan memuluskan rencana amandemen yang sudah lama disuarakan PDIP," ujar Rifqi.
