Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki strategi untuk mencegah adanya Pegawai Negeri Sipil yang membolos saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI di Pantai Maju atau Pulau D hasil reklamasi. Untuk mengantisipasi adnya PNS yang menitipkan presensi di upacaa HUT RI, Pemprov DKI menggunakan teknologi Quick Response (QR) code.
Kepala Sub Bidang Disiplin pada BKD DKI Jakarta, Kukuh Giwangkara mengatakan pada upacara sebelumnya banyak PNS yang menandatangani daftar kehadiran rekannya yang tidak hadir.
"Kalau dulu kan mereka bisa membatik (isi kehadiran) untuk temannya, mungkin sekarang yah lebih berkurang lah. Karena pegawai harus membawa QR Code masing-masing," ujar Kukuh saat dihubungi, Jumat (16/8/2019).
Menurutnya, pemanfaat scan pada QR code baru pertama kali dilakukan. Nantinya dilakukan pemindaian pada QR Code yang sudah dimiliki para PNS lingkungan Pemprov DKI.
Scan tersebut akan dilakukan PNS tiba di lokasi upacara itu. 20 petugas dari pihaknya nantinya memegang alat untuk memindai QR code itu.
"Tahun lalu kita masih manual, artinya dicari satu per satu nama pegawai yang datang," kata Kukuh.
Selain karena adanya titip absensi, pertimbangan lainnya adalah adanya kesulitan dalam mengabsen para PNS yang hadir pada upacara tahun lalu di Lapangan Banteng. Ia menganggap jumlah PNS yang hadir sangat banyak hingga menyulitkan proses pengisian daftar hadir.
"Itu jumlahnya sangat banyak dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sehingga kita ubah sekarang cara pengisian kehadiran pegawai menggunakan scan QR Code," katanya.
Baca Juga: HUT ke-73 RI, Santri Ponpes Ini Upacara Bendera Pakai Bahasa Arab
