Koalisi Jokowi Buka Peluang MPR Dipegang 10 Pimpinan

Suara.com -
Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membuka peluang atas usulan PAN terkait 10 pimpinan MPR. Ia beujar pembicaraan di dalam internal KIK juga sudah dilakukan.

Menurutnya, pembicaraan antara partai pendukung Jokowi diperlukan untuk melihat masing-masing aspirasi soal opsi 10 pimpunan MPR.

"Koalisinya Pak Jokowi ini kalau berdasarkan hasil dari pertemuan para sekjen dua malam yang lalu membuka. Jadi Koalisi Indonesia kerja sepanjang hasil pertemuan kemarin itu mengatakan kita bicara dengan teman-teman yang ada di koalisi kira-kira aspriasinya seperti apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2018).

Ia mengatakan, pembicaraan juga dilakukan sebagian partai KIK dengan PAN selaku pengusul 10 pimpinan MPR. Bahkan secara khusus, kata Arsul, PPP membahas usulan  yang sama bersama dengan Gerindra saat pertemuan antara Ketua Umum Suharso dengan Ketua Umum Prabowo Subianto di Kertanegara.

"Kenapa kami bersikap seperti itu, karena yang melemparkan pertama kan dari PAN, Saleh Daulay, PAN nah itu kami respon coba dalam olah seperti apa. Sejauh ini memang apa kami sebagian dari kami misalnya tentunya berbicara dengan teman-teman PAN inginnya seperti apa memang dengan Gerindra juga. Gerindra itu terus terang saja sempat dibahas juga pada DPP PPP bertemu dengan Pak Prabowo itu," kata Arsul.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pimpinan MPR saat ini berjumlah 8 orang. Akan tetapi, direvisi menjadi UU MD3 Nomor 2 tahun 2018 yang mengatur jumah pimpinan MPR pada 2019-2024 menjadi 5 orang.

Sebelumnya, usul pimpinan MPR menjadi 10 orang kali pertama dinyatakan Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

Ia menilai jumlah tersebut untuk mengakomodasi semua fraksi terlebih untuk mencegah adanya perebutan kursi pimpinan MPR yang sekarang slotnya hanya 5 kursi dan harus kembali dibagi dengan DPD RI.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (11/8/2019).