Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim kalau pemerintah memiliki perhatian yang begitu besar kepada Papua dan Papua Barat.
JK menerangkan bahwa subdisi yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat lebih besar dari royalti yang diberikan dari PT. Freeport.
JK memahami apabila pemerintah pusat banyak bergantung kepada sumber daya alam di Papua untuk menggerakan roda ekonomi. Salah satu yang dicontohkannya ialah pajak royalti lebih dari Rp 20 triliun dari PT. Freeport.
Namun di samping itu, kata JK, Pemerintah memberikan anggaran hingga subsidi ke Papua sebanyak hampir Rp 100 triliun.
"Jadi Papua itu disubsidi habis, besar-besaran dibanding dengan apa yang diperoleh pajak pokok, untuk dipahami saja seperti itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (20/8/2019).
Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa Papua memiliki kekhususan tersendiri dalam menjalani otonomi daerahnya. Hal itu disampaikan JK, lantaran orang Papua bisa menjadi kepala daerah di manapun. Akan tetapi, yang bisa menjadi kepala daerah di Papua hanya orang Papua itu sendiri.
Otonomi daerah khusus Papua itu juga disebut JK merupakan buah hasil dari dialog antara pemerintah dan Papua selama ini.
"Secara hukum, teman-teman Papua bisa menjadi Gubernur di Jakarta, Jabar, tapi orang Jakarta, Jabar dan lain-lain enggak bisa jadi Gubernur Papua. Itu otonomi politiknya luar biasa," kata dia.
Baca Juga: Memanggil Orang Papua Monyet itu Sangat Jahat dan Berbahaya
