Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi dari berbagai pihak soal usulan pemindahan ibu kota, baik oleh pihak yang setuju maupun yang menolak.
Menurut Fadli, Jokowi juga perlu mendengar pendapat para pegawai negeri sipil yang mulai mengeluh jika pusat pemerintahan benar-benar berpindah ke Kalimantan Timur. Itu artinya mereka sebagai pelayan masyarakat akan turut diboyong.
"Coba bayangin PNS juga pindah, PNS saja saya dengar sudah banyak yang mengeluh tidak mau dan menolak. Nah inilah karena memang dijalankan secara amatiran. Dengar dulu dong pendapat-pendapat masyarakat, para ahli, akademisi, perguruan tinggi, bukan hanya niat mungkin karena dapat wangsit dari mana gitu," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Fadli berujar kajian mendalam harus terus dilakukan terhadap rencana pemindahan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara.
Jangan sampai, lanjut dia, penyelesaian pemindahan ibu kota hanya mengejar target sesuai berakhirnya masa jabatan Jokowi.
"Apalagi kelihatan bahwa presiden ini tergesa-gesa, saya baca statement-nya diharapkan tahun 2023-2024. Mungkin berharap ini menjadi legacy di masa pemerintahannya jadi ada yang ditinggalkan, ada yang dikenang gitu," kata dia.
"Padahal menurut saya tidak semudah itu, rancangan pemindahan ibu kota itu bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi tidak bisa menurut saya sesederhana seperti orang mau memindahkan ibu kota-ibu kota yang lain."
