Suara.com - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik keras pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ihwal kenaikan iuran BPJS dengan menyebut biaya kesehatan yang murah akan membuat masyarakat manja.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memahami jika beban masyarajat saat ini sudah tinggi, terlebih jika harus dibebankan lagi dengan kenaikan iuran BPJS.
Ia bahkan meminta mencari pendekatan lain di luar solusi untuk menaikan BPJS. Ia juga menekankan bahwa apa yang dikatakan Moeldoko soal biaya kesehatan murah membuat masyarakat manja tidak tepat.
"Pemerintah jangan setelah menang punya mindset-nya sedikit-sedikit menyalahkan masyarakat, mau naikin BPJS, mau naikin listrik. Tolong berpikir pendekatan yang berbeda gitu loh. Jangan berpikir masyarakat manja, masyarakat enggak manja tapi memang masyarakat enggak mampu," kata Andre kepada Suara.com, Jumat (6/9/2019).
Menurutnya, pemerintah yang baru saja memenangkan Pilpres 2019 tak bisa sewenang-wenang mengambil kebijakan menaikkan tarif mulai dari BPJS hingga listrik yang dampaknya bakal membebani masyarakat.
"Pemerintah harus berpikir bagaimana bisa melayani masyarakat bukan membebani masyarakat itu yang paling penting dilakukan pemerintah. Sudah menang, sekarang sedikit-sedikit membebani masyarakat, mentang-mentang enggak ada pemilu presiden lagi 2024 untuk Pak Jokowi," katanya.
Sebelumnya, Moeldoko meminta seluruh masyarakat untuk memahami soal iuran BPJS kesehatan yang akan dinaikkan mulai pada 1 Januari 2020. Ia tak ingin masyarakat beranggapan sehat itu murah. Karena itu kata dia, harus dipahami bahwa sehat itu mahal dan butuh perjuangan.
"Semua masyarakat harus memahami itu (Kenaikan iuran BPJS kesehatan). Jangan mengembangkan sehat itu murah. Nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan," kata ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9/2019).
"Kalau sehat itu murah, orang menjadi sangat manja, tidak mau mendidik dirinya untuk menjadi sehat. Sehat itu perlu perjuangan, perlu olahraga, perlu ngurangi rokok, kan begitu," sambungnya.
Moeldoko menyebut pemerintah sudah menghitung dalam hal menaikan iuran BPJS Kesehatan. Di sisi lain, Presiden Jokowi, kata Moeldoko juga sudah menginstruksikan BPJS kesehatan untuk memperbaiki manajemen BPJS dari waktu ke waktu.
Diketahui, pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp 80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 untuk kelas II.
Sementara untuk iuran kelas III diusulkan sebesar Rp 42.000 dari Rp 25.500.
TERPOPULER
