Wapres JK: Iuran BPJS Naik Supaya Masyarakat Sejahtera

Agung Sandy Lesmana, Ria Rizki Nirmala Sari

Rabu, 04 September 2019 | 20:36 WIB
Wapres JK: Iuran BPJS Naik Supaya Masyarakat Sejahtera
Wapres Jusuf Kalla saat memberikan keterangan kepada awak media di kantornya. (Suara.com/Ria).

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinaikkan pemerintah ialah demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan itu, tak mungkin pemerintah terus membiarkan defisit yang ditelan BPJS sehingga pelayanan kepada masyarakat pun makin tidak optimal.

JK menjelaskan bahwa selama ini iuran BPJS yang berjalan ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang mesti dirasakan masyarakat.

"Kalau ingin memberikan kesejahteraan untuk masyarakat (iuran BPJS) harus dinaikkan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Lagipula menurutnya tidak ada perbedaan signifikan ketika iuran BPJS nantinya akan resmi naik. Pasalnya, pemerintah akan membayar 75 persen untuk kenaikan iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI).

"Sebenarnya sama saja, kalau disesuaikan hampir 75 persen yang bayar pemerintah juga. Jangan salah, kan ada BPI pemerintah juga yang bayar," ujarnya.

JK memahami dengan adanya keberatan yang dirasakan peserta mandiri BPJS Kesehatan untuk kelas 1 yang naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu dan kelas 2 yang naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 120 ribu. Akan tetapi ia meyakini kalau kenaikan iuran BPJS itu akan sepadan dengan manfaatnya kepada peserta BPJS Kesehatan.

"Pribadi iya tentu lah (keberatan). Semua minta juga apapun penyakit kanker, jantung segala (dibayarkan). Enggak mungkin Rp23 ribu cukup untuk membayar itu," ujarnya.

Sementara itu JK juga sempat menanggapi terkait penolakan yang dilayangkan DPR soal kenaikan iuran BPJS. Menurutnya, kalau tidak dinaikan, tentu pihak DPR akan mempertanyakan solusi pemerintah untuk atasi defisit BPJS Kesehatan yang hingga saat ini masih membengkak.

"Pemerintah ingin teratur, jangan sampai defisit terus tetapi enggak ada anggarannya. Kalau ini sekaligus ada anggarannya. Sebenarnya sama saja. Pemerintah enggak bayar defisit, DPR keberatan. Kalau enggak dibayar bagaimana?," katanya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tidak Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha Justru Berisiko Rugi

Tidak Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha Justru Berisiko Rugi

Bisnis | Rabu, 04 September 2019 | 17:12 WIB

Iuran BPJS Naik, KASBI: Negara Sebenarnya Hanya Pengepul Uang Rakyat!

Iuran BPJS Naik, KASBI: Negara Sebenarnya Hanya Pengepul Uang Rakyat!

Bisnis | Rabu, 04 September 2019 | 16:31 WIB

Hari Pelanggan Nasional, Direksi BPJS Ketenagakerjaan Layani Masyarakat

Hari Pelanggan Nasional, Direksi BPJS Ketenagakerjaan Layani Masyarakat

Bisnis | Rabu, 04 September 2019 | 13:55 WIB

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

DPR | Rabu, 04 September 2019 | 12:51 WIB

Buruh Akan Gugat Jokowi Jika Iuran BPJS Kesehatan Naik

Buruh Akan Gugat Jokowi Jika Iuran BPJS Kesehatan Naik

News | Rabu, 04 September 2019 | 11:12 WIB

KSPI Sebut Kenaikan BPJS Kesehatan Mungkin Tak Beratkan Buruh di Jakarta

KSPI Sebut Kenaikan BPJS Kesehatan Mungkin Tak Beratkan Buruh di Jakarta

News | Rabu, 04 September 2019 | 10:25 WIB

Buruh Demo Besar Tolak Kenaikan Iuran BPJS Pada 2 Oktober

Buruh Demo Besar Tolak Kenaikan Iuran BPJS Pada 2 Oktober

News | Rabu, 04 September 2019 | 09:58 WIB

Terkini

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:21 WIB

Xiaomi Siapkan HP Layar Lebar 16:9, Desainnya Beda dari Smartphone Biasa

Xiaomi Siapkan HP Layar Lebar 16:9, Desainnya Beda dari Smartphone Biasa

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 06:15 WIB

Skema Penghitungan UMP dan UMK 2027, Bakal Naik Banyak?

Skema Penghitungan UMP dan UMK 2027, Bakal Naik Banyak?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:06 WIB

Jangan Simpan di Sembarang Toples! Ini 5 Kesalahan yang Bikin Bubuk Matcha Jadi Hambar dan Pahit

Jangan Simpan di Sembarang Toples! Ini 5 Kesalahan yang Bikin Bubuk Matcha Jadi Hambar dan Pahit

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 06:05 WIB

4 Cara Memblokir Pengguna WiFi IndiHome yang Tidak Dikenal, Koneksi Internet Kembali Ngebut

4 Cara Memblokir Pengguna WiFi IndiHome yang Tidak Dikenal, Koneksi Internet Kembali Ngebut

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 06:05 WIB

Bareskrim Bongkar Dua Kasus TPPU, Sita Rp28 Miliar dan 120 Ribu Liter Solar

Bareskrim Bongkar Dua Kasus TPPU, Sita Rp28 Miliar dan 120 Ribu Liter Solar

Foto | Selasa, 17 November 2026 | 06:00 WIB

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 05:35 WIB

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:31 WIB

Skandal Penyadapan Presiden: Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Agenda Sidang Etik

Skandal Penyadapan Presiden: Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Agenda Sidang Etik

News | Selasa, 17 November 2026 | 05:30 WIB

Rupiah Nyaris Rp18.300, IHSG Tertekan! Investor Menanti Keputusan Suku Bunga BI

Rupiah Nyaris Rp18.300, IHSG Tertekan! Investor Menanti Keputusan Suku Bunga BI

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:24 WIB

×