Mahfud MD: Jangan Underestimate Dulu pada Pimpinan KPK Baru

Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD meminta semua pihak untuk tidak berprasangka buruk pada lima anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Mereka perlu diberi kesempatan untuk membuktikan kinerja sekaligus menepis prasangka buruk yang muncul saat ini.

"Saya tidak kenal satu per satu, saudara jangan underestimate (berprasangka buruk-red) dulu," ungkap Mahfud di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Prasangka buruk yang serupa, lanjut Mahfud pernah terjadi pada pemilihan pimpinan KPK lima tahun lalu saat Agus Rahardjo dkk dilantik. Banyak pihak yang mengatakan mereka semua jelek dan KPK akan hancur di bawah kepemimpinan mereka.

Namun pada kenyataanya, kinerja Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Laode M Syarif bagus selama lima tahun terakhir. Mereka mampu menangani sejumlah kasus korupsi.

"Saudara masih ingat, ketika dipilih orang bilang semua jelek. KPK akan hancur di bawah orang ini. Tpi ternyata bagus, bagus kan kerjanya. Jadi mungkin yang begini juga begitu. Karena apa? Yang mendorong bagus atau tidak bagus itu lingkungan, kalau masyarakat mendorong, itu bagus," tandasnya.

Mahfud menambahkan, dirinya memang tidak mengenal Firli Bahuri secara pribadi. Namun dari pengalamannya bertemu Kapolda Sumatra Selatan (sumsel) tersebut beberapa waktu lalu, Firli merupakan pribadi yang baik.

"Kesan saya baik, saya tidak tahu banyak. Tapi menurut saya cara bergaulnya cukup, tidak norak gitu ya, cukup baik, cukup indonesiawi. Tapi kasus-kasus hukum lain saya tidak tahu. Karena saya tidak mengikuti," ungkapnya.

Selain Firli, pimpinan lain seperti Nurul Ghufron juga bagus. Nurul merupakan akademisi yang memiliki pengalaman di politik bersama Mahfud di Badan Legislatif DPR.

"Lili Pintauli Siregar juga bagus," ungkapnya.

Mahfud menambahkan, bila dilantik jadi Ketua KPK nanti, dia yakin Firli akan mundur dari Polri. Sudah ada aturan yang mengatur pengunduran diri Firli karena dia tidak boleh rangkap jabatan.

"Ini (KPK) sudah jadi, kalau ikut milih ya tidak milih mereka. Tapi yang berwenang milih sudah milih mereka. Karena kita hidup bernegara, ya sudah mau apa. Kita tidak boleh karena tidak cocok dengan kita lalu nyempal (memilih jalan lain-red). Ini negara kita, ya kita perbaiki," imbuh Mahfud MD.

Kontributor : Putu Ayu Palupi