Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Abron Thabroni menemui massa buruh tertahan di depan dekat gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Padahal buruh ingin bertemu dengan Ketua DPR baru Puan Maharani.
Abron, wakil rakyat dari daerah pilihan Jawa Barat VII, menyampaikan dukungannya terhadap tiga tuntutan yang diajukan buruh dalam unjuk rasa.
“Teman-teman sekalian, masalah kesehatan memang tidak boleh main-main. Rakyat sudah susah dan menderita, jangan lagi dinaikkan sumber biaya lain seperti iuran BPJS Kesehatan," kata anggota partai besutan Prabowo Subianto itu.
Banyak sumber dana lain dan potensi pembiayaan dapat digunakan untuk masalah BPJS.
"Saya dipilih rekan-rekan untuk berjuang dari dalam,” kata Abron yang setuju dengan penolakan massa terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Tidak hanya itu, dari atas mobil komando milik massa buruh, Abron juga sepakat bahwa pemerintah tak perlu merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Revisi itu dinilai hanya akan memberatkan para buruh yang telah digaji dengan upah relatif rendah.
“Masalah buruh akan jadi prioritas saya selama di DPR. Rekan-rekan terus kawal saya, jangan tinggalkan saya,” kata Abron.
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menyudahi unjuk rasa di dekat gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada pukul 13.00 WIB, meskipun tuntutan mereka menemui Ketua DPR RI Puan Maharani tidak terpenuhi. Massa yang hanya dapat mendekat sekitar 200 meter dari depan gedung DPR/MPR RI, mengakhiri aksi dengan berdoa bersama jajaran Kepolisian.
Usai bubar, ratusan massa dipandu oleh koordinator aksi dari mobil aksi, berjalan menuju areal Parkir Timur Senayan. Di sana, sekitar lima sampai enam bis pariwisata mengangkut para demonstran ke tempat tinggalnya di Bekasi, Tangerang, Karawang, Cikarang dan Bogor. Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, misi massa saat ini tersampaikan, yaitu memanfaatkan momentum pelantikan DPR RI periode 2019-2024 untuk menyampaikan tiga tuntutan.
Permintaan massa itu, di antaranya penolakan terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, permintaan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Tuntutan itu, menurut Rusdi, juga telah didengar oleh Anggota DPR RI Obron Thabroni yang datang langsung menemui ratusan buruh. Menurut dia, kondisi saat ini kurang memungkinkan untuk perwakilan massa menemui para wakil rakyat untuk membahas tiga tuntutan buruh.
“Saya sarankan nanti ada tim kecil lalu kita bisa rundingkan bersama ketika anggota DPR telah mengisi komisi-komisi,” kata Abron saat ditemui usai berbicara di mobil komando.
Dalam aksi unjuk rasa di dekat gedung DPR/MPR, massa buruh mengusung tiga tuntutan, yaitu penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan, menuntut perbaikan pengupahan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan penolakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tuntutan itu, kata Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Muhammad Rusdi, rencananya disampaikan langsung ke Ketua DPR RI periode 2019-2024 Puan Maharani. Tim internal massa masih bernegosiasi dengan kepolisian dan pihak DPR agar pertemuan perwakilan massa dengan Puan dapat terlaksana.
TERPOPULER
