Suara.com - Proyek pelebaran trotoar di sejumlah titik di kota Jakarta menimbulkan polemik. Salah satunya, pelebaran trotoar malah menimbulkan kemacetan parah seperti yang terjadi sehari-hari di Jalan Dr. Satrio, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai cara pandang Pemprov kurang tepat karena pelebaran trotoar justru mempersempit jalan umum. Terutama di kawasan padat angkutan umum yang kerap "ngetem".
"Yang di Jalan Satrio, Kuningan itu kan hampir separuh jalan. Semula bisa dilewati tiga kendaraan mobil sekarang jadi dua mobil. Jadi memakan separuh jalan," ujar Trubus saat dihubungi, Senin (14/10/2019).
Menurut dia, pembangunan trotar harus seimbang dengan tata ruang. Misalnya, lebar jalan 4 meter maka trotoarnya cukup 1 meter. Seharusnya Pemprov DKI menambah ruas jalan hingga proporsional.
"Jalan dan trotoar harus seimbang. Memang fungsi trotar itu untuk pejalan kaki, tapi cukup dikeramik saja, tidak harus memakan separuh jalan. Dilebarkan jadi tidak proporsional," ucapnya.
Pelebaran ruang pejalan kaki dianggapnya kurang tepat karena ruas jalan kendaraan bermotor jadi sempit dan kian terbatas. Jika ingin melebarkan trotoar, yang lebih dulu harus dilakukan Pemprov adalah membebaskan tanah di kanan-kiri jalan tersebut.
"Masalahnya di Jalan Satrio itu banyak sekali gedung-gedung yang sudah dibangun. Kalau jalannya diperkecil kemudian trotoarnya diperlebar, ini cara berpikirnya yang keliru," kritiknya.
Pelebaran trotoar, lanjut Trubus, tidak boleh merugikan masyarakat lain yang sama-sama menggunakan jalan umum, termasuk pengendara mobil yang memiliki hak sama.
"Pengendara mobil ini kan bayar pajak. Tidak ada alasan untuk mengurangi polusi, trotoarnya diperlebar," ucapnya.
Baca Juga: Alasan Keamanan, Pemprov DKI Bikin Jalur Sepeda di Trotoar Sudirman
