Suara.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menegaskan, pihaknya telah menerbitkan diskresi terkait aksi unjuk rasa menjelang pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.
Selama kurun waktu dari tanggal 15 hingga 20 Oktober, semua surat pemberitahuan yang masuk tak akan digubris oleh polisi.
"Tentunya bahwa dengan adanya pelantikan tersebut, Pak Kapolda sudah menyampaikan ya, jadi kita ada diskresi kepolisian yang di sampaikan bahwa dari Polda Metro Jaya dari kepolisian tidak akan menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dari tanggal 15 sampai 20 di situ," kata Argo di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2019).
Untuk itu, Argo berharap tidak ada aksi unjuk rasa dari elemen manapun. Selain itu, polisi juga meminta tak ada aksi unjuk rasa yang nantinya berpotensi menimbulkan kericuhan.
"Kami berharap enggak ada (unras) ya. Kalau kita melihat ya seperti kemarin-kemarin terjadi ricuh dan sebagainya kan nanti bisa menurunkan harkat, martabat Indonesia," katanya.
Sejauh ini, sebanyak 31 personel gabungan telah disiagakan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam pengamanannya, puluhan ribu personel gabungan tersebut akan ditempatkan dalam tiga ring. Mulai dari lokasi pelantikan hingga kawasan menuju Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ring pertama adalah lokasi pelantikan di Gedung DPR RI. Nantinya, akan ada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Selanjutnya pada ring kedua adalah kawasan di sekitar Gedung DPR RI. Nantinya akan ada personel gabungan TNI-Polri yang akan melakukan penjagaan di sana.
Baca Juga: Tamu Negara Dapat Pengawalan Khusus di Pelantikan Jokowi - Ma'ruf
Ring ketiga berada di sekitar jalan menuju Gedung DPR. Nantinya juga ada personel gabungan TNI-Polri yang akan melakukan penjagaan di sana.
Terkait pengalihan arus lalu lintas, Argo menyebut sifatnya hanya situasional. Perencanaannya akan dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
