Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tak menampik kemungkinan kelompok tertentu untuk menunggangi aksi massa yang berencana berunjuk rasa pada saat acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Dari laporan intelejen, kata Puan, massa tersebut diduga ditunggangi untuk menggagalkan pelantikan Jokowi.
“Ya mungkin saja, karena laporan intelijen kan seperti tadi yang saya sampaikan bersifat rahasia, namun deteksi seperti apa bagaimana antisipasinya, tentu saja harus dilakukan pihak keamanan terkait,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Namun ia tak menjelaskan secara gamblang massa mana yang diduga ditunggangi dan kapan waktu pelaksanaan demonstrasi tersebut.
“Intelijen itu tugasnya kan untuk mendeteksi, bahwa di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap tidak boleh terdeteksi walau ada deteksi ya itu untuk menjadi warning bagi semua pihak terkait untuk bisa melakukan antisipasi atau mitigasi,” kata dia.
Pengamanan ketat juga bakal diberlakukan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden. Sekitar 30 ribu personel gabungan TNI-Polri disiagakan di ring satu dan ring dua Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta.
“Bahwa antisipasi kemamanan yang ekstra ketat ya memang harus dilakukan untuk bisa memberikan pandangan positif pada dunia internasional bahwa Indonesia itu aman, Indonesia itu bisa melantik presiden secara khidmat, secara tertib damai dan nyaman dengan saling menghormati,” kata Puan.
Terkait pencegahan pelaksanaan unjuk rasa, diketahui, Polda Metro Jaya telah memberlakukan diskresi untuk tidak meberikan surat tanda penerimaan terhadap setiap unjuk rasa jelang pelantikan presiden mulai 15 - 20 Oktober 2019.
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy mengatakan pemberlakuan diskresi bertujuan demi membuat situasi kondusif menjelang dan atau saat pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR MPR, Minggu (20/10/2019).
Baca Juga: Tamu Negara Dapat Pengawalan Khusus di Pelantikan Jokowi - Ma'ruf
“Memang kita akan menyampaikan ketika ada pihak-pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan terkait unjuk rasa, kita akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan itu,” kata Gatot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Sementara itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono sebagai leading sector menegaskan bahwa segala bentuk unjuk rasa yang dilakukan pada periode waktu diskresi dinyatakan sebagai unjuk rasa yang ilegal.
“Sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalaupun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Eko.
