Suara.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melebarkan trotoar di sejumlah ruas jalan diprotes karena dianggap merugikan pengguna kendaraan bermotor.
Menanggapi hal tersebut, Anies meminta agar pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan umum.
Menurut mantan Mendikbud ini, kebijakan melebarkan trotoar memang bertujuan memperbanyak pengguna angkutan umum. Anies menganggap kendaraan umum lebih nyaman dari menaiki pada kendaraan pribadi.
"Memang arahnya ke sana, jadi kendaraan pribadi tidak dilarang. Tetapi kalau ingin nyaman, cepat sekarang bisa menggunakan kendaraan umum," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Anies sendiri menganggap programnya itu justru untuk mengurangi kemacetan. Salah satu masalah kemacetan di Jakarta, kata Anies, adalah luas jalan yang berbeda-beda hingga kerap terjadi penyempitan atau bottle neck.
"Banyak jalan itu dua lajur lalu berubah menjadi tiga, lalu dua lagi, lalu tiga, nah yang terjadi adalah akibat situasi Itu justru menimbulkan kemacetan," jelas Anies.
Bahkan, kata Anies, jalur yang lebih lebar kerap dijadikan tempat parkir. Karena itu pihaknya menyamakan luas jalanan dengan memperlebar trotoar agar kendaraan bisa melintas dengan lebih lancar.
"Konsistensi itu lalu menimbulkan trotoar yang lebih lebar. Dengan cara seperti ini justru harapannya bisa mengurangi titik-titik penyebab kemacetan di Jakarta," pungkasnya.
Proyek pelebaran trotoar di sejumlah titik di kota Jakarta menimbulkan polemik. Salah satunya, pelebaran trotoar malah menimbulkan kemacetan parah seperti yang terjadi sehari-hari di Jalan Dr. Satrio, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai cara pandang Pemprov kurang tepat karena pelebaran trotoar justru mempersempit jalan umum. Terutama di kawasan padat angkutan umum yang kerap "ngetem".
"Yang di Jalan Satrio, Kuningan itu kan hampir separuh jalan. Semula bisa dilewati tiga kendaraan mobil sekarang jadi dua mobil. Jadi memakan separuh jalan," ujar Trubus saat dihubungi, Senin (14/10/2019).
TERPOPULER
