Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengucapkan selamat kepada Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin yang akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 - 2024. Pelantikan tersebut akan berlangsung pada Minggu (20/10/2019) besok pukul 14.30 WIB.
"Muhammadiyah menyampaikan selamat menjalankan amanah dan menjadi pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kelompok," ujar Haedar usai acara "Konsolidasi Persyarikatan - Pidato Kebangsaan Muhammadiyah untuk Bangsa, UMP untuk Indonesia" di Aula A.K. Anshori, Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Jawa Tengah, Sabtu (19/10/2019).
Haedar kemudian meminta pada Jokowi - Ma'ruf untuk bisa merangkul semua pihak.
"Dan rengkul lah semua kekuatan masyarakat," kata dia.
Dalam konteks itu, kata dia, pihaknya juga meminta masyarakat untuk legawa, baik melalui kritikan maupun memberikan dukungan, harus tetap dalam proporsi satu keluarga besar Indonesia.
"Jangan ada perbedaan-perbedaan politik yang membuat Indonesia malah menjadi kehilangan kesempatan untuk produktif. Tetapi tentu pemerintah juga harus mau mendengar aspirasi masyarakat sehingga selalu ada perbaikan-perbaikan," katanya.
Ia mengaku yakin dengan semangat kebersamaan, Indonesia dalam lima tahun ke depan akan lebih maju.
Lebih lanjut, Haedar mengharapkan pelantikan Jokowi - Maruf besok berjalan dengan baik, lancar, serta sukses karena menyangkut kesuksesan dan ciri dari kematangan dalam berdemokrasi.
Saat menyampaikan pidato kebangsaan, Haedar menceritakan tentang peran Muhammadiyah dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, dia juga memaparkan kondisi perpolitikan di Indonesia saat sekarang termasuk adanya keinginan sejumlah pihak untuk dilakukan kembali amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Rektor UMP Anjar Nugroho mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf telah dipilih secara sah dan konstitusional.
"Kita harus menghargai proses itu (pilpres), kita dukung bersama. Tetapi yang perlu diingat bahwa perjalanan pemerintah tetap ada yang mengontrol sehingga proses demokratisasi, perjalanan pemerintahan pun akan bisa berjalan dengan baik karena 'check and balances'," katanya. (Antara)
TERPOPULER
