REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara adanya peluang Partai Gerindra dan Partai Gerindra untuk bergabung ke pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, tak baik jika terjadi koalisi gemuk di pemerintahan. Bahkan, dia menilai adanya oposisi yang mau merapat ke pemerintahan Jokowi bisa berpeluang ke arah sistem otoritarian.
Hal itu disampaikan Surya Paloh sesuai acara pelantikan Jokowi-Maruf Amin di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/10/2019) kemarin.
"Tidak baik kalau tidak ada check and balances, tak lagi oposisi, demokrasi selesai. Negara cenderung akan otoriter dan monarki," kata dia.
Surya Paloh pun menyampaikan, jika nantinya tidak ada lagi partai penyeimbang, NasDem tak masalah untuk keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," kata dia.
Diketahui, santer kabar Gerindra dan Demokrat akan merapat kepada pemerintahan setelah Jokowi melakukan pertemuan dengan dua petinggi partai oposisi tersebut.
Sebelumnya, Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. Setelah itu, Jokowi juga sempat mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (11/10/2019).
Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa Gerindra siap menjadi bagian koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lima tahun mendatang. Gerindra pun siap menjadi oposisi.
Gerindra berjanji akan tetap kritis.
“Pak Prabowo dari awal mengatakan kami siap jadi oposisi atau bahasa kami mitra kirits, atau kami siap jadi mitra pemerintah,” kata Dahnil ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Dahniel menyampaikan, sampai saat ini, Prabowo belum menentukan sikap apakah akan menjadi koalisi atau oposisi untuk periode hingga lima tahun ke depan.
Keputusan tersebut, lanjut Dahniel, tergantung pada kebutuhan Presiden terpilih Jokowi, mengingat Prabowo telah menyampaikan buah pikirannya dalam konsep ‘dorongan besar.
“Jadi, sampai detik ini Pak Jokowi dan pihak Pak Jokowi belum bilang mau memberikan sekian banyak menteri ke Pak Prabowo dan Gerindra, itu belum ada,” tukas Dahnil.
Menurut Dahniel, Prabowo akan mengumpulkan kader Gerindra dari seluruh Indonesia dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar di Hambalang pada 15-16 Oktober 2019 untuk meminta masukan untuk mengambil keputusan tersebut.
TERPOPULER
